Kemendagri dan DPR Dorong ASN Ambil Beasiswa Luar Negeri

Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui akses pelatihan dan beasiswa luar negeri terus didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dilansir dari Detikcom, langkah strategis ini diambil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing global.

Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri mewujudkan komitmen tersebut lewat Workshop Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pentingnya penguatan kualitas SDM aparatur dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Transformasi tata kelola pemerintahan hanya akan berhasil jika didukung aparatur yang kompetitif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," ujar Bahtra dikutip Kamis (30/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi diskusi bertema "Penguatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing Global" di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7).

Peningkatan kompetensi ASN dipandang harus berjalan sejajar dengan agenda reformasi birokrasi. Skema ini diwujudkan lewat penyederhanaan aturan, efisiensi teknologi informasi, dan penerapan tata kelola yang akuntabel, transparan, serta efektif.

Ruang pengembangan kompetensi bagi para pegawai negeri juga telah dijamin secara hukum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Berbagai jalur dapat ditempuh, mulai dari pelatihan, seminar, tugas belajar, short course, beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga pertukaran pegawai.

Pengalaman studi di luar negeri menjadi instrumen krusial dalam menekan kesenjangan kompetensi. Pengalaman internasional tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang siap diterapkan dalam sistem birokrasi domestik.

"ASN yang belajar di luar negeri diharapkan kembali sebagai agen perubahan dengan membawa praktik-praktik terbaik untuk memperkuat kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di Indonesia," katanya.

Pembelajaran di mancanegara tidak sekadar mengasah kemampuan bahasa asing dan wawasan akademis. Program ini juga ditargetkan mampu memperluas jejaring global, memicu transfer teknologi, serta memperkaya perspektif ASN dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.

Dukungan penuh turut diberikan Komisi II DPR RI terhadap inisiatif Kemendagri dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi para pegawai birokrasi. Program beasiswa luar negeri ini dinilai sebagai investasi jangka panjang demi mencetak aparatur yang adaptif dan siap bersaing di ranah global.