M Qodari Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Berpotensi Hadapi Perlawanan

Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama. Evaluasi tata kelola sumber daya alam dan perdagangan menjadi salah satu pemicu munculnya resistensi tersebut, seperti dilansir dari Detikcom.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) M Qodari dalam acara peluncuran buku 'Presiden Solusi' di Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026). Langkah pembenahan ekonomi nasional yang ditempuh pemerintah saat ini menyasar sektor-sektor fundamental.

"Saya mau katakan begini, Pak Prabowo ini bukan mustahil under attack, undersiege, dalam kepungan, karena Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental terhadap tata cara berniaga, tata pengelolaan ekonomi kita dalam berbagai macam aspeknya. Salah satu yang paling fundamental berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ya," kata M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom).

Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam demi mengembalikan tata kelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Langkah ini diambil karena lahan produktif yang sejatinya milik negara kini banyak dikuasai perorangan, bahkan modal pengelolaannya dipinjam dari bank negara namun devisanya justru ditaruh di luar negeri.

"Pada titik itu beliau melakukan evaluasi secara menyeluruh, di mana misalnya nih ya, salah satu turunan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu bahwa sesungguhnya selama ini ya lahan tambang, lahan perkebunan itu kan ya bukan milik orang per orang, tapi itu adalah milik negara begitu. Nah, sudah dimiliki orang per orang, kemudian uang untuk pengelolaannya, untuk membangun perkebunan, dipinjam juga dari bank negara. Nah, setelah itu ketika jualannya sudah laku, devisanya bukan kembali ke negara Indonesia tetapi berada di luar," ucap M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom).

Upaya koreksi juga diarahkan pada perbaikan praktik ekspor yang merugikan negara. Penertiban terhadap tindakan under invoicing dan transfer pricing menjadi fokus utama demi mendongkrak pendapatan negara untuk dialokasikan pada ketahanan pangan dan energi.

"Ada under invoicing, ada yang namanya transfer pricing. Nah, semua itu ingin dikoreksi oleh Pak Prabowo supaya apa? Supaya pendapatan bagi bangsa dan negara ini menjadi lebih besar dan uangnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menyelesaikan masalah-masalah fundamental bangsa kita seperti misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi," ujar M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom).

Pemerintah juga membentuk badan baru yang bertugas mencatat serta mengelola transaksi komoditas sumber daya alam untuk menekan kerugian. Langkah proteksi ini diprediksi memicu reaksi negatif dari kelompok-kelompok tertentu di dalam maupun luar negeri.

"Termasuk juga ya, termasuk juga adanya satu badan yang untuk mencatat dan kemudian mengelola semua produk-produk sumber daya alam tadi supaya dijual dengan mengatasi isu-isu under invoicing dan transfer pricing gitu. Nah, dalam konteks seperti ini ya bukan mustahil ada lawan-lawannya, ada kekuatan gelap kan begitu kan, ada kekuatan gelap yang tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo baik itu dalam negeri maupun itu dari luar negeri," tegas M Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom).