KDM Ajak DPP LPM RI Dorong Pembangunan dari Desa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI berkolaborasi mempercepat pembangunan hingga ke tingkat desa. Agenda tersebut disampaikan dalam Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7/8), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Dalam acara pelantikan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025-2030. Pria yang akrab disapa KDM ini mendorong akselerasi infrastruktur serta pengawalan penyaluran dana provinsi ke desa secara berbasis lingkungan demi menekan angka migrasi warga.

KDM menegaskan bahwa peningkatan ekonomi pedesaan menjadi kunci agar masyarakat tidak tergiur iming-iming gaji besar di luar daerah yang kerap berujung pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia turut menyinggung penanganan belasan warga Jawa Barat yang menjadi korban di Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Pemerintah provinsi saat ini terus mendampingi para korban perdagangan orang tersebut agar bisa segera dipulangkan ke daerah asal, sementara pengelola tempat hiburan sedang menjalani proses hukum.

"Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan.

Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi," jelas Dedi.

Selain ancaman TPPO, KDM menyoroti perputaran dana aktivitas terlarang bernilai fantastis hingga Rp 2,5 triliun di Jawa Barat, maraknya pinjaman daring berskala besar, serta peredaran obat keras tramadol yang telah menjangkau warung kecil di pedesaan.

"Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan," katanya.

Merespons hal itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan kesiapannya menjadikan LPM sebagai mitra strategis pemerintah. Pihaknya berkomitmen mendorong kemajuan nasional melalui pendekatan pembangunan dari bawah (Bottom-Up) dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat desa.

Doli menambahkan bahwa berbagai ancaman sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak, perdagangan manusia, hingga isu LGBT terus mengintai pedesaan dan berpotensi melemahkan ketahanan masyarakat jika tidak ditangani sejak dini.