Kapolri Resmikan Sekber KBPBI dan Tegaskan Pengawalan Hak Buruh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/7/2026). Peresmian ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen buruh dalam mengawal kesejahteraan pekerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita sekitar pukul 14.54 WIB. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KBMI Wahidin, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, serta Dewan Penasihat KSPSI Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat.

Sejumlah pejabat utama Polri juga hadir mendampingi Kapolri, di antaranya Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni.

Dalam sambutannya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti pentingnya peran buruh sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai 5,61 persen. Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di tengah tantangan ketidakpastian situasi global.

"Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena akan diresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh untuk pertama kalinya. Bersatunya semangat ini harus dapat mendorong hak-hak buruh," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Melalui keterangan resmi, Kapolri juga menegaskan bahwa institusinya mendukung pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia.

"Tentunya kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, terus berjalan," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menginstruksikan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk mempertahankan kinerjanya tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian.

"Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya," tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, Kapolri menilai kolaborasi buruh dan aparat penegak hukum krusial dalam mendukung program strategis pemerintah seperti hilirisasi industri yang berpotensi menyerap 1,4 juta tenaga kerja.

"Perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan hilirisasi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain," ucap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia meyakini bahwa persatuan seluruh elemen masyarakat dapat membawa Indonesia melalui berbagai tekanan ekonomi global menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Kita yakin dengan bersatu dan berjuang bersama, Indonesia bisa terus terjaga. Harapannya, kita bisa melampaui semua potensi tekanan, dan program-program pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tutur Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Guna memastikan setiap pengaduan buruh tertangani dengan baik, Kapolri meminta jajarannya mengoptimalkan layanan mediasi dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

"Berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga apa yang dikeluhkan, dilaporkan, serta perlu dimediasi, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik," pungkas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan data Polri yang dilansir dari kumparan.com, Desk Ketenagakerjaan telah menangani 291 perkara sengketa ketenagakerjaan. Unit ini memfasilitasi 4.505 pekerja menjadi pegawai tetap serta memediasi sengketa PT Amos yang menghasilkan kompensasi Rp12,7 miliar bagi pekerja.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasinya atas kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai telah banyak membela hak-hak buruh.

"Terima kasih juga Pak Kapolri untuk Desk Ketenagakerjaan yang sudah berhasil menyelesaikan hampir 97 kasus dengan nilai nominal ratusan miliar yang dapat disampaikan kepada buruh yang berhak," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Andi Gani berharap unit khusus tersebut dapat diperluas hingga ke tingkat daerah agar layanannya makin merata.

"Dan kami berharap Pak Kapolri, Desk Ketenagakerjaan di daerah-daerah juga dimaksimalkan untuk bisa melayani teman-teman serikat buruh," harap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Ia juga menyoroti peran Kapolri yang dinilainya konsisten mengawal gerakan buruh sejak masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

"Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang mempunyai sejarah panjang dengan gerakan buruh. Seperti teman-teman ketahui, saya harus sampaikan di sini, Pak Kapolri pada saat Kabareskrim yang mendorong dan juga figur di posisi kabinet pada saat itu yang berani menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan akhirnya buruh melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," ungkap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Menurut Andi Gani, pembentukan KBPBI menyatukan sekitar 90 persen kekuatan gerakan buruh Indonesia yang terdiri dari 17 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja.

"Hari ini adalah sejarah luar biasa. Kekuatan buruh 90 persen ada di sini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia, kita mendirikan sekretariat bersama sebagai simbol persatuan perjuangan buruh," katanya.

Ia menambahkan bahwa penyatuan komitmen ini bertujuan untuk mengawal pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan isu buruh lainnya secara komprehensif.

"Kami memiliki kesadaran yang sangat tinggi bahwa kalau tidak bersatu, kami pasti kalah. Karena itu seluruh konfederasi sepakat membuang ego organisasi dan bersatu dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," sambung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

KBPBI juga telah merampungkan draf usulan UU Ketenagakerjaan setelah merumuskannya secara intensif selama lima hari bersama tim perumus dari seluruh konfederasi.

"Awalnya dijadwalkan tiga hari, kemudian bertambah menjadi lima hari karena begitu banyak hal yang harus dibahas. Tim perumus bekerja sangat keras hingga akhirnya menghasilkan satu draf usulan yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh Indonesia," ungkap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Draf usulan UU Ketenagakerjaan tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada pimpinan DPR RI pada Kamis atau Jumat pekan depan sebagai bahan dialog penyusunan regulasi.

"Kami akan menyerahkan draf usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk partisipasi buruh dalam proses penyusunan regulasi yang lebih adil bagi pekerja," tutur Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.