by

Kampanye Indahkan Prokes, Wakil Gubernur Lampung Terkesan Kangkangi Instruksi Mendagri

Beredar video berdurasi pendek. Memperlihatkan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim sedang berkampanyuntuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo-Azwar Hadi.

Pertanyaan yang muncul, apakah perempuan yang kerap disapa Nunik itu  sudah mendapatkan rekomendasi izin untuk berkampanye bagi pasangan Dawam Raharjo-Azwar Hadi?

Sehingga dengan gagahnya turun ke gelanggang meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Nah, dari tangkapan layar, perempuan yang sempat beberapa kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dugaan korupsi korupsi proyek di Kementerian PUPR itu begitu bersemangat.

Ia mengajak warga yang tengah berkumpul di salah satu rumah warga untuk meneriakan yel-yel memenangkan Dawam Raharjo-Azwar Hadi. Dan yang menariknya lagi.

Nunik terlihat tidak risih meski melihat warga duduk bersampingan tanpa jarak dan mayoritas tak mengenakan masker sebagai prokes yang selama ini dianjurkan Presiden Joko Widodo, termasuk Instruksi Mendagri dan Tata Laksana Prokes yang dari Gugus Tugas.

Sudah sepantasnya Nunik sebagai Wakil Gubernur dan Ketua DPW PKB Lampung memberikan contoh kepada publik pentingnya menjaga diri dari sebaran wabah mematikan itu.

Faktanya, warga yang datang pun duduk tidak berjarak. Sikap dan prilaku Nunik ini terkesan mengabaikan Instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19.

Menanggapi hal-hal seperti ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan dalam instruksi Mendagri mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajiban-nya sebagai kepala daerah.

Baca Juga  Bawaslu Kumpulkan Bukti, Paslon Bagikan Minyak-Kecap Terancam Didiskulifikasi

Menurut Safrizal, instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020 lalu di Istana Merdeka Jakarta.

Seperti diketahui dalam rapat kabinet itu, Presiden Jokowi menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

”Pandemik COVID-19 ini merupakan bencana nonalam yang bersifat global dan nasional, sehingga untuk dapat mengendalikan pandemik dan dampak sosial, ekonomi, di mana lebih kurang 8 bulan Pemerintah Pusat, daerah serta seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini,” paparnya.

Untuk menangani COVID-19 dan dampaknya, kata Safrizal Pemerintah Pusat dan daerah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan, baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.

Berbagai langkah juga telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan.

”Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment),” ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Safrizal beberapa daerah juga telah menetapkan strategi, di antaranya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar.

Menurutnya, dalam instruksi itu Mendagri mengingatkan para kepala daerah untuk menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur.

Terutama, tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri, TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras menanggulangi COVID-19.

Baca Juga  Tokoh NU dari Jombang Kumpul di Sekampung

”Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran COVID-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah,” ucap-nya.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 ini kata Safrizal tentunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kemudian, UU Nomor UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Begitu juga, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda.

”Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Untuk itu, kata dia Mendagri kemudian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020. Ada beberapa poin yang diinstruksikan Mendagri kepada seluruh kepala daerah dalam surat Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 ini.

Baca Juga  Perangkat Desa Jaga Integritas, Zaiful Bokhari: Jadilah Pelopor Demokrasi

”Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut,” paparnya.

Kedua, lanjut Safriza, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak.

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID- 19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

”Keempat, bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah,” ujarnya.

Safrizal pun kemudian menjelaskan ketentuan sanksi yang diatur dalam UU Pemda. Kata dia, Pasal 67 huruf b, UU Pemda menyatakan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, kata Safrizal berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian.

Upaya ini dalam rangka terus menjaga kedisiplinan dalam peneguhan protokol kesehatan sehingga upaya yang selama ini telah dicapai terus dapat ditingkatkan. Sementara itu hingga berita ini diturun belum ada keterangan resmi dari Nunik. (jim)

 

 

 

Baca Juga