Jerman Kecam Pernyataan Ben Gvir Soal Pembunuhan Warga Palestina

Pemerintah Jerman bersama sejumlah tokoh politik Eropa mengecam keras seruan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menginginkan pembunuhan terarah terhadap puluhan warga Palestina di Jalur Gaza setiap malam, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pernyataan kontroversial tokoh garis keras dalam kabinet Perdiri Menteri Benjamin Netanyahu tersebut disampaikan pada Senin (17/8) dan langsung memicu gelombang kecaman internasional. Ben-Gvir menegaskan target penyingkiran tersebut mencakup warga Gaza yang dinilainya tidak layak hidup. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan keprihatinan mendalam atas wacana tak manusiawi itu serta rencana percepatan permukiman di Tepi Barat.

"Kecaman keras terhadap seruan Menteri Ben-Gvir yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional—seruan tersebut tak bisa ditoleransi," kata juru bicara pemerintah Berlin menyampaikan pesan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Rabu (19/8).

Juru bicara tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan hukum internasional di wilayah pendudukan. "Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus memperlakukan warga Palestina secara manusiawi, melindungi harta benda mereka, serta menjamin pemerintahan publik dan bantuan kemanusiaan," ujar juru bicara pemerintah Jerman.

Wakil Kanselir sekaligus Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil menegaskan bahwa hasutan tersebut telah melampaui batas dan mendesak adanya pemeriksaan sanksi secara ketat di tingkat Eropa. "Pernyataan seperti ini sama sekali tidak bisa kami terima oleh pemerintah federal," kata Lars Klingbeil, Wakil Kanselir Jerman.

Ia menuntut adanya tindakan nyata dari Uni Eropa terhadap pejabat Israel tersebut. "Ini harus sekarang diperiksa dengan sangat serius," kata Lars Klingbeil. Dukungan pembatasan terhadap pejabat radikal tersebut juga disuarakan oleh Anggota Parlemen Eropa asal Jerman Hildegard Bentele.

"Mengeliminasi nyawa seseorang tidak dapat diterima bagi kami di Eropa," kata Hildegard Bentele, Anggota Parlemen Eropa.

Polemik ini memperkuat catatan rekam jejak Ben-Gvir yang dinilai rasis dan ultranasionalis oleh Kantor Berita Katolik (KNA). Negara-negara seperti Australia, Prancis, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Belanda bahkan telah melarangnya masuk. Juru bicara kebijakan luar negeri fraksi konservatif di Bundestag Jürgen Hardt menilai sanksi Uni Eropa penting untuk menegakkan prinsip hak asasi manusia. "Uni Eropa seharusnya menjatuhkan sanksi kepadanya sebagai tanda bahwa martabat manusia dan hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia," kata Jürgen Hardt, juru bicara kebijakan luar negeri fraksi konservatif Bundestag.

Dari barisan oposisi Bundestag, Ketua Partai Hijau Franziska Brantner mendesak penjatuhan sanksi berupa larangan melintas serta penghentian pembiayaan.

"Saya mendesak pemerintah federal memberlakukan larangan masuk terhadap orang ini dan mengupayakan agar sanksi serupa diterapkan pula di tingkat Eropa," kata Franziska Brantner, Ketua Partai Hijau. Brantner menambahkan bahwa tindakan tegas harus segera diambil melihat rekam jejak retorika kekerasan yang berulang.

"Sudah waktunya Jerman bergabung dengan negara-negara tersebut," kata Franziska Brantner. Selain tuntutan sanksi individu, politikus Partai Kiri Lea Reisner menyerukan agar seluruh pengiriman senjata ke Israel segera dihentikan.

Kecaman tajam turut datang dari internal komunitas Yahudi dan lembaga keagamaan di Jerman. Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman Josef Schuster menilai retorika tersebut merusak citra negara. "Perilaku Itamar Ben-Gvir sangat memalukan dan tidak bertanggung jawab," kata Josef Schuster, Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman. Ketua Dewan Gereja Evangelis di Jerman (EKD) Uskup Kirsten Fehrs menyebut unggahan Ben-Gvir di platform Threads sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia.

"Martabat ini tidak dapat diberikan oleh siapa pun dan tidak dapat direnggut oleh siapa pun," kata Kirsten Fehrs, Ketua Dewan EKD.