Waketum PKB Jazilul Fawaid Sepakati Ketiadaan Oposisi dalam Sistem Presidensial

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan kesepakatannya mengenai ketiadaan istilah oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia pada Senin (22/6/2026). Pernyataan tersebut merespons pandangan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus terkait struktur ketatanegaraan nasional, seperti dilansir dari Detikcom.

Pandangan mengenai sistem pemerintahan ini disampaikan oleh Jazilul saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menekankan bahwa konstitusi Indonesia memang tidak mengenal istilah tersebut.

"Ya bagus saja, nggak ada masalah. Yang jelas di dalam apa namanya praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu nggak ada di konstitusi.

Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Nggak dikenal di sistem kita," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Jazilul, situasi politik saat ini memerlukan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat dan partai politik. Upaya tersebut diperlukan untuk mendukung program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

"Oleh sebab itu menurut saya yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan di manapun posisinya. Nah, kita tidak sedang berpolemik. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja," ujar Jazilul.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada segenap politisi dan kader partai agar mengutamakan persatuan dalam menghadapi tantangan negara yang dinilai berat. Soliditas kelompok dinilai menjadi kunci utama.

"Dan kepada seluruh kader partai, politisi, kita semua tentu boleh saja menyampaikan pendapatnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah soliditas dan kekompakan karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapapun, pihak manapun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu," sambungnya.

Mengenai dinamika internal partai lain, Jazilul mengutarakan bahwa lembaga pemerintahan termasuk presiden dan DPR membutuhkan kepastian sikap. Hal tersebut guna menjaga stabilitas kerja antarlembaga negara.

"Wah saya tidak tahu kalau soal itu ya, tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, Presiden, DPR, itu butuh soliditas dan kekompakan dan tegas sikapnya. Kira-kira begitu, hanya itu saja," ungkap Jazilul.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain. Pernyataan yang dikeluarkan murni merupakan pendapat pribadi.

"Ya saya nggak tahu soal itu karena partainya kan masing-masing. Saya bukan koordinator juga, saya bukan koordinator saya nggak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya. Saya pikir itu," tambahnya.

Sebelumnya, respons keras datang dari pihak PDI Perjuangan terkait pernyataan Jazilul yang sempat meminta ketegasan posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (18/6/2026). Deddy Sitorus selaku Ketua DPP PDIP meminta agar PKB lebih berfokus pada urusan internal organisasinya sendiri.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Deddy mengkritik pemahaman terminologi politik yang digunakan oleh pihak PKB dalam konteks tata negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa konsep oposisi murni berasal dari sistem parlementer yang menerapkan pembentukan kabinet bayangan.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan. Sehingga ketika satu (koalisi) partai menang dalam pemilu, maka (koalisi) partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan," jelasnya.