by

Jaga Stabilitas Sosial-Politik, Bang Ipul: Jangan Korbankan Rakyat

Calon Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari mendukung penuh agar stabilitas sosial-politik di daerah tetap terjaga dalam menyambut Pilkada Serentak Tahun 2020 serta penerapan protokol kesehatan yang tidak bisa ditawar lagi.

Apa pun cara dan langkah yang dilakukan, yang paling utama adalah menjaga rakyat dan memberikan rasa tenteram.

“Tarik menarik dukungan adalah hal biasa dalam berpolitik. Tapi jangan korbankan rakyat untuk syahwat politik negatif. Biarkan rakyat memilih dengan nurani. Tugas kita sampaikan program, kedepankan visi dan misi,” terang Zaiful yang berpasangan dengan Ahmad Sudibyo itu.

”Soal stabilitas sosial-politik di daerah, saat saya duduk sebagai Bupati intens melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung, Kementerian maupun Lembaga terkait. Ini untuk memastikan setiap proses dan dukungan tahap proses Pilkada bisa berjalan dengan baik,” terang Bang Ipul-sapaan akrabnya.

Ia mengakui penguatan fungsi komunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan Pilkada serentak sesuai dengan protokol Covid-19 adalah satu-satunya jalan saat ini.

”Termasuk berdialog dengan berbagai lembaga masyarakat, berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun Ormas (organisasi masyarakat), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya,” tuturnya.

Baca Juga  Target Pendonor Darah, PMI Kota Tangerang Gandeng PDAM

Selain itu hasil monitoring yang telah dilakukan di desa menjadi pembelajaran kembali agar kita semua saling berwaspada supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang hanya akan memicu konflik seperti pada kasus proses verifikasi.

”Jelas ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbuh dia.

Bang Ipul pun yakin semua kandidat ikut mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan tentunya bersama-sama rekan seleuruh elemen sebagai langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik.

”Hendaknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggara Pilkada ini,” paparnya.

Adapun pemanfaatan media sosial ditengah masyarakat luas diharapkan agar justru menjadi wadah untuk menyebarkan konten positif dan membangun.

”Kemudian juga perlu pemanfaatan media sosial yang ada di masyarakat. Nilai-nilai sosiokultural selama ini hidup dan berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan menjadi perekat di masyarakat dan menjadi penyeimbang juga di dalam kondisi cegah konflik yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Ini pun sejalan dengan penetapan tanggal dimulainya tahapan tersebut diumumkan oleh Ketua KPU pada tanggal 18 juni 2020. Maka harapannya agar semua berjalan lancar.

Baca Juga  Jangan Gadaikan Harga Diri, Bang Ipul: ASN Netral Lebih Adem

”Tentunya pada perjalanannya banyak hal-hal yang kini saya pikir kita perlu kawal bersama, perlu monitor bersama sehingga dalam sekian tahapan penyelenggara Pilkada 2020 ini dapat berjalan baik dan lancar,” tutup Bang Ipul.

Sementara Kemendagri juga terus mendorong kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santosa mengatakan, Pilkada merupakan tanggung jawab seluruh komponen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta mendapatkan informasi secara komprehensif atas tahapan, profil/figur serta kapasitas paslon.

”Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Hal ini juga merupakan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara untuk memilih kepala daerah yang kuat dan terlegitimasi,” ujarnya.

Ada beberapa alasan penting dalam penentuan Pilkada 9 Desember 2020, di antaranya dari 270 daerah yang Pilkada Serentak 2020, ada 208 daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021. (man/tap)

Baca Juga  Berangkat Pagi Pulang Larut Malam, Mas Dibyo: Tolong Ingatkan Saya Kalau Lupa

 

SKENARIO KESIAPAN PILKADA

1. REGULASI:

• Telah dilakukan sosialiasi regulasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda mengenai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.

• Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tetangga Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Bersumber dari APBD, dan beberapa Surat Edaran dari Kemendagri maupun Penyelenggara.

2. PENYELENGGARA:
Dibentuknya Desk Pilkada di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemda Dalam Pelaksanaan Pilkada.

3. PEMILIH:

Jadwal Pilkada 2020 semula September mundur ke Desember 2020 menyebabkan bertambahnya jumlah DP4. Penyerahan DP4 dari Kemendagri kepada KPU pada tanggal 23 Januari 2020, dengan jumlah 105.396.460 Jiwa. Serta penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dari Kemendagri kepada KPU pada tanggal 18 Juni 2020, sebanyak 456.256 jiwa.

4. ANGGARAN:
Pemda melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran Pilkada 2020 di daerah masing-masing. Kesiapan Anggaran (APBD) sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2931/SJ tanggal 21 April 2020.

Sumber: Kemendagri

ILUSTRASI/PUBLIKA.ID

Baca Juga