Istana Tanggapi Usulan Jokowi Terkait Kepemimpinan Prabowo Dua Periode

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah saat ini memilih fokus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan negara daripada memikirkan agenda politik Pemilihan Presiden 2029 pada Jumat (26/6/2026) di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Pernyataan tersebut menanggapi wacana yang dilontarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut hingga dua periode.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah masih harus menuntaskan banyak pekerjaan rumah yang mendesak, seperti masalah ketenagakerjaan, penataan aparatur sipil negara, urusan guru, hingga pengelolaan industrialisasi dan hilirisasi.

"Belumlah, belumlah. Kita kalau mewakili pemerintah, ya mewakili Bapak Presiden, kita yang penting fokus bekerja dulu ya," kata Prasetyo Hadi selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Mensesneg.

Ia menambahkan bahwa konsentrasi penuh kabinet saat ini diarahkan untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target demi kepentingan masyarakat luas.

"Kita belum, belum berpikir ke hal-hal yang ke arah situ. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kan tadi misalnya masalah tenaga kerjaan, masih banyak," sambung Prasetyo Hadi.

Pemerintah menyatakan enggan terdistraksi oleh isu suksesi kepemimpinan yang bergulir di luar agenda prioritas eksekutif.

"Kemudian masalah teman-teman guru juga masih banyak yang harus kita tata, masalah ASN harus kita tata. Masalah industrialisasi, hilirisasi juga masih banyak yang harus kita selesaikan. Kita fokus ke situ dulu dong," ujar Prasetyo Hadi.

Ia kembali menegaskan sikap resmi Istana setelah menghadiri rapat Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja.

"Kalau mewakili pemerintah, mewakili Pak Presiden, kami yang penting fokus bekerja dulu. Kami belum berpikir yang lain-lain seperti itu," tutur Prasetyo Hadi.

Menurutnya, penataan berbagai sektor publik jauh lebih krusial untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

"Masalah teman-teman buruh juga masih banyak yang harus kita tata. Kami fokus ke situ dulu," kata Prasetyo Hadi.

Sementara itu, usulan mengenai masa jabatan dua periode bagi pasangan Prabowo-Gibran awalnya diungkapkan oleh internal Partai Solidaritas Indonesia yang mendapatkan pesan langsung dari Joko Widodo.

"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," kata Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Pertemuan yang berlangsung di Solo tersebut juga membahas mengenai pentingnya menjaga soliditas di jajaran pendukung pemerintahan.

"Beliau terus, tadi pun saya dititip pesan ya jaga keharmonisan di internal. Dan juga ingatkan untuk kawan-kawan di mana pun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu, mau matahari apa lagi," kata Bestari Barus.

Wacana keliling daerah ini juga dikonfirmasi sebagai bagian dari persiapan basis partai untuk menyongsong kontestasi politik yang akan datang.

"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kami itu diminta mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan sampai dua periode," kata Bestari Barus seperti dilansir dari Joglosemar News.

Agenda kunjungan luar kota tersebut dikabarkan bakal segera dimulai dengan menyasar sejumlah wilayah di Indonesia.

"Yang pertama ke Lampung," ujar Bestari Barus.

Di sisi lain, dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan nasional ini turut disuarakan oleh perwakilan dari Partai Golkar yang menilai figur Joko Widodo tetap memiliki pengaruh besar.

"Kalau ada tokoh-tokoh fenomenal seperti ini, maka berhati-hatilah kepadanya karena dia sedang menyimpan kekuatan energi bagi sebuah bangsa. Bukan sebaliknya bahwa safari Pak Jokowi sebenarnya karena kurang PD sehingga harus turun gunung," kata Ali Mochtar Ngabalin, Ketua DPP Partai Golkar.

Menurutnya, ramainya perbincangan publik mengenai aktivitas mantan presiden tersebut adalah hal wajar dan merupakan bagian dari dinamika politik nasional.

"Itulah yang saya mau bilang, hati-hati kepada sosok yang sedang dibicarakan. Dialah Joko Widodo," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Ia menilai tidak ada hal negatif yang perlu dikhawatirkan dari pergerakan politik yang dilakukan oleh Joko Widodo saat ini.

"Kalau dalam posisi budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi?" ucap Ali Mochtar Ngabalin.

Ia mengklaim adanya kesamaan pandangan antara Joko Widodo dengan partainya mengenai masa depan kepemimpinan nasional.

"Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo-Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Jokowi bilang, Golkar juga bilang, Prabowo-Gibran dua periode," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Di masa lalu, ketegasan mengenai sikap politik ini juga sempat diutarakan langsung oleh Joko Widodo saat merespons pertanyaan media di kediamannya di Solo pada awal tahun 2026.

"Kan sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja," ujar Joko Widodo.

Komitmen serupa diklaim telah disampaikan kepada kelompok sukarelawan sejak pertengahan tahun sebelumnya.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk (mendukung Prabowo-Gibran memimpin dua periode)," tutur Joko Widodo pada September 2025.

Namun, langkah safari politik Joko Widodo bersama PSI tersebut mendapat sorotan tajam dan kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Mungkin Pak Jokowi berjuang untuk mempersiapkan Gibran sebagai the next presiden ya dia keliling ke mana-mana," kata Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP.

PDIP bahkan kembali mengungkit keabsahan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden sebelumnya yang dinilai bermasalah secara hukum.

"Kita tahu bahwa Gibran itu terpilih karena melanggar konstitusi. Banyak orang menyebut bahwa pelanggaran konstitusi ini sehingga Gibran ini sebenarnya tidak sah sebagai Wakil Presiden," ujar Djarot Saiful Hidayat.

Jadwal safari politik Joko Widodo bersama PSI direncanakan berlangsung di Provinsi Lampung pada 26 hingga 28 Juni 2026.