Istana dan Ketum Golkar Tegaskan Presiden Prabowo Belum Reshuffle Kabinet

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk merombak atau melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja para menteri dilakukan secara rutin oleh pemerintah, namun langkah tersebut tidak selalu berujung pada perombakan susunan menteri.

"Belum ada reshuffle. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle," kata Hadi Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menambahkan, pemantauan dan evaluasi berkala bertujuan memastikan seluruh program kementerian berjalan cepat, tepat, serta mengedepankan tata kelola yang baik demi menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Monitoring, pengawasan, dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program-program di setiap kementerian dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, serta dalam semangat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat," ujar Hadi Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara.

Penegasan senada disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang meminta publik tidak berspekulasi mengenai perombakan jajaran pembantu presiden.

"Menyangkut dengan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif bapak presiden karena itu kita semua harus taat tunduk pada hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil mengingatkan semua pihak agar menghormati kewenangan penuh yang dimiliki oleh Kepala Negara terkait susunan kabinet.

"Jangan berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi reshuffle itu adalah hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Isu perombakan kabinet sempat menguat seiring sorotan publik terhadap gaya komunikasi dan kinerja sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang sempat diisukan masuk daftar evaluasi.

Saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Dody merespons kabar tersebut secara santai.

"Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos, ampun!," ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran kabinetnya menyusul berbagai polemik di internal pemerintahan.

"Ikan busuk dari kepala dan ini buktinya hari ini. Kasus BGN kasus APH jadi bukti. Artinya, sebentar lagi 2 tahun nih pemerintahannya Prabowo, pilihannya adalah reshuffle kabinet atau Prabowo akan terhempas," kata Hari Purwanto, Direktur Eksekutif SDR.

Hari juga menekankan pentingnya respons pembantu presiden dalam menjalankan visi serta perintah Kepala Negara secara konkret.

"Itu kan sebetulnya sebuah ujian bagi kabinetnya mampu tidak mempraktikkan atau menyambut apa yang diutarakan presiden," ujar Hari Purwanto, Direktur Eksekutif SDR.

Selain itu, Hari menyoroti dinamika faksi politik di lingkar Istana serta mengimbau DPR agar mengoptimalkan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

"Hari ini kalau bicara umum siapa sih faksi di presiden yg legal di presiden, media sudah mengungkap kok, ada kelompoknya Sjafrie, ada kelompoknya Dasco adidas orang menyebutnya anak didik Dasco, kapolda kader politik Dasco, BINDA binaan Dasco, itu sering disebut di media. Belum lagi Hambalang Boys, ada lagi kelompok Kemang yang kita sebut adiknya sendiri kan. Terus apakah orang-orang ini yang banyak bermanuver," kata Hari Purwanto, Direktur Eksekutif SDR.

Menurut Hari, arahan publik dari Presiden juga menjadi bagian penting untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap agenda pembenahan pemerintah.

"Saya lihat DPR sekarang ini sebagai fungsi pengawas, sebagai legislasi, sebagai anggaran. Artinya pidato presiden adalah sebuah strategi yang diutarakan keluar agar dia juga mendapat dukungan publik. Persoalan siapa yg memantik siapa yang memantik menjelekkan presiden saya pikir itu juga bagian dari 4 orang yang ada di lingkaran presiden sendiri yang sekarang ini media sebut," ujar Hari Purwanto, Direktur Eksekutif SDR.

Ia menegaskan bahwa langkah pembenahan internal menjadi kunci utama dalam menjaga integritas jajaran birokrasi pemerintahan.

"Jadi persoalan hukum yang presiden bicara dari awal ikan busuk dari kepala ini terbukti. Artinya jangan main-main dengan saya, saya akan buka semua, silakan publik mengawasi," kata Hari Purwanto, Direktur Eksekutif SDR.

Meski terdapat dorongan pengamat, Istana Kepresidenan memastikan bahwa mekanisme evaluasi menteri tetap berjalan secara internal tanpa ada jadwal perombakan kabinet dalam waktu dekat.