Istana Buka Suara Terkait Isu Perombakan Kabinet Prabowo

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada awal Agustus 2026. Prasetyo menegaskan belum ada diskusi resmi terkait pergantian menteri di lingkungan Kabinet Merah Putih pada Kamis (30/7/2026).

Prasetyo mengungkapkan bahwa jika ada pelantikan pejabat baru dalam waktu dekat, langkah tersebut semata-mata dilakukan untuk mengisi posisi wakil menteri yang saat ini kosong. Posisi tersebut ditinggalkan oleh pejabat lama lantaran adanya pergeseran tugas serta proses hukum.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara.

Kekosongan posisi tersebut terjadi pada jabatan Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga belum terisi seusai Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya, contohnya seperti wamentan," ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum membuka pembahasan mengenai rencana penggantian jajaran menteri yang aktif menjabat.

"Tapi memang, terus terang, kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle dekat ini," kata Prasetyo.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," tutur Prasetyo.

Ia kembali menegaskan pembicaraan tingkat tinggi mengenai perombakan struktur menteri belum ditautkan ke dalam agenda presiden.

"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," kata Prasetyo.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas untuk mendongkrak kembali tingkat kepuasan publik. Ia menyarankan evaluasi menyeluruh hingga perombakan menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

"Maka, elektabilitasnya berpeluang makin anjlok," kata Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.

Menurut Jamiluddin, penurunan kepuasan publik dapat memengaruhi peta politik untuk periode mendatang jika persoalan di sektor strategis tidak segera ditangani.

"Peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2029 relatif tertutup," ujar Jamiluddin.

Ia berpandangan bahwa keberanian melakukan reshuffle menjadi kunci penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

"Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut," kata Jamiluddin.

Jamiluddin menambahkan, perbaikan kinerja pemerintah di sektor hukum, politik, dan ekonomi sangat bergantung pada figur pimpinan di masing-masing kementerian.

"Prabowo mau tidak mau harus segera mencari solusi untuk memulihkan masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bila hal itu dapat diatasi, elektabilitas Prabowo berpeluang akan naik kembali," ujar Jamiluddin.

Ia menyoroti sejumlah nama di jajaran kabinet yang dinilai perlu dievaluasi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di sektor ekonomi. Untuk bidang politik dan hukum, ia mencatat nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menkomdigi Meutya Hafid, Kepala BKP Muhammad Qodari, Menkum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Langkah perombakan kabinet ini menjadi keharusan jika pemerintah ingin mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan elektabilitas Prabowo," kata Jamiluddin.