Israel Buka Tender Pemukiman E1 Lima Negara Barat Sampaikan Kecaman

Pemerintah Israel resmi membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah pemukiman di wilayah E1 Tepi Barat pada Rabu (19/8/2026). Langkah ini memicu kecaman keras dari sekutu Barat karena berpotensi membelah Tepi Barat dan menggagalkan solusi dua negara.

Kementerian Perumahan Israel menerbitkan tender untuk 1.234 dari total 3.401 unit hunian yang telah disetujui pemerintah tahun lalu. Proyek seluas 12 kilometer persegi ini dirancang menghubungkan Yerusalem Timur dengan pemukiman Maale Adumim, sekaligus memutus akses antara Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.

Batas waktu pengajuan penawaran tender ditetapkan pada 19 Oktober 2026, hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Israel digelar pada 27 Oktober 2026.

Keputusan tersebut memicu reaksi keras melalui pernyataan bersama dari para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Norwegia, dan Belanda.

"Di saat ketidakstabilan parah terjadi di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil, serta pembatasan serius terhadap ekonomi Palestina, keputusan ini bahkan lebih memprihatinkan," kata para sekutu Eropa dan Kanada dalam pernyataan bersama pada Kamis (20/8/2026).

Para pemimpin Barat tersebut juga menyoroti dampak jangka panjang dari ekspansi pemukiman ilegal di wilayah pendudukan.

"Rencana tersebut tidak hanya menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga semakin merusak posisi internasional Israel," tambah pernyataan bersama tersebut.

Secara terpisah, Sekertaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Belgia menilai proyek E1 memberikan ancaman eksistensial terhadap keberlangsungan negara Palestina yang utuh. Pemerintah Inggris merespons langkah Israel dengan memanggil Chargé d’Affaires Israel di London.

"Keputusan Pemerintah Israel untuk menerbitkan tender proyek pemukiman E1 adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak," kata Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband.

Miliband menegaskan bahwa seluruh pemukiman ilegal melanggar hukum internasional dan merusak prospek perdamaian jangka panjang.

"Hari ini, saya telah menegaskan kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar bahwa Pemerintah Israel harus segera menghentikan rencana E1, menarik tender tersebut, dan menghentikan seluruh ekspansi pemukiman," ujar Ed Miliband.

Kecaman Pemerintah Inggris langsung mendapat penolakan keras dari pihak diplomatik Israel.

"Sangat konyol bagi Inggris untuk menceramahi bangsa Yahudi tentang di mana mereka boleh tinggal di tanah air bersejarah mereka yang kecil," kata Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan langkah nyata untuk menghapus gagasan negara Palestina.

"Gagasan negara Palestina sedang dihapus dari meja, bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan," kata Bezalel Smotrich.

Pemerintah Palestina dan negara tetangga kawasan turut mengutuk keras penerbitan tender pemukiman tersebut.

"Eskalasi pemukiman yang berbahaya di area E1 yang ditolak dan dikecam, bersama dengan terorisme pemukim yang meningkat serta pembunuhan harian, mendorong situasi ke arah yang tidak terkendali," kata Juru Bicara Presidensi Palestina Nabil Abu Rudeineh.

Otoritas Palestina menilai tidak akan ada perdamaian yang bertahan tanpa kemerdekaan penuh Palestina dengan ibu kota Yerusalem.

"Hal ini sangat berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan mengancam. Ini harus dihentikan," kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour.

Pemerintah Mesir juga mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan ekspansi pemukiman ilegal Israel.

"Mesir menyatakan penolakan penuh atas upaya menancapkan kebijakan fait accompli melalui perluasan pemukiman ilegal dan perubahan status hukum serta komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina, yang merusak peluang penerapan solusi dua negara," kata Pemerintah Mesir dalam pernyataan resminya.

Kelompok pemantau pemukiman Israel, Peace Now, mengkritik penerbitan tender yang dilakukan menjelang pemilu Israel.

"Ini adalah manuver menit-menit terakhir yang menjadi bagian dari kebijakan 'bumi hangus' yang dijalankan pemerintah di akhir masa jabatannya untuk memastikan konflik dan pertumpahan darah bertahun-tahun bagi Israel," kata Peace Now dalam pernyataan resminya.

Sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada Perang 1967, Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang dihuni 700.000 warga Yahudi di antara 3,3 juta warga Palestina.