Iran Tolak Klaim Trump Terkait Penguasaan Selat Hormuz

Pejabat tinggi Iran menolak tegas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bakal menguasai dan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS usai konflik meluas hingga Sabtu, 15 Agustus 2026. Teheran menegaskan bahwa jalurnya tetap ditutup di bawah kendali penuh militer Iran sampai seluruh persyaratannya dipenuhi Washington.

Pernyataan tersebut merespons pidato Trump di Nassau County Police Academy, New York, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Trump menyebut AS akan segera mengambil alih Selat Hormuz sekaligus meminta warganya bersiap menghadapi kenaikan harga bensin akibat gangguan pasokan energi global.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Trump, Presiden AS.

Ancaman pengambilalihan wilayah udara maupun laut strategis itu dinilai Iran sebagai hal yang mustahil. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa AS tidak akan bisa mengontrol jalur perairan tersebut melalui pengerahan militer semata.

"Selat ini hanya akan dibuka dan ditutup berdasarkan perintah Iran. Selama Anda tidak menerima kenyataan kekalahan dan berhenti larut dalam khayalan, Iran akan terus memberlakukan blokade," kata Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Ia juga menambahkan bahwa diplomasi maupun pengikatan kontrol atas rute perdagangan minyak ini membutuhkan pengakuan kedaulatan Iran yang nyata.

"Selat Hormuz tidak dapat direbut melalui sebuah cuitan atau kapal induk, dengan mengeluarkan perintah atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu," kata Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Di sisi lain, juru bicara komando terpadu militer Iran dari Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaqari, memastikan pengawasan lalu lintas laut tetap dipegang penuh oleh pihak militer Teheran.

"Tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran," kata Zolfaqari, Juru Bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya.

Ejekan langsung juga datang dari parlemen Iran terkait penggunaan kendaraan katering oleh Trump selama KTT NATO di Ankara bulan lalu karena kekhawatiran ancaman keamanan.

"Presiden AS seharusnya mengkhawatirkan keamanannya sendiri daripada gertakannya yang tak berujung mengenai Selat Hormuz; sebelum dia akhirnya bersembunyi di dalam truk makanan," kata Azizi, Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran.

Sementara itu, Menlu Iran Abbas Araqchi mengisyaratkan bahwa pembicaraan damai dan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya telah gagal total akibat serangan susulan AS.

"Kami sebenarnya tidak memiliki gencatan senjata sejak awal yang sekarang ingin kami perpanjang," kata Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Araqchi menegaskan status konfrontasi saat ini telah bergeser ke fase baru yang membutuhkan penyelesaian fundamental.

"Kami memiliki 'akhir perang', dan sekarang ada situasi baru," kata Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Di tengah kebuntuan negosiasi dengan AS, Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan adanya kemajuan positif dari perundingan teknis tiga pekan bersama Oman guna menyusun peta rute pelayaran independen.

"Terlepas dari hambatan Amerika Serikat, pembicaraan telah mencapai kemajuan positif selama tiga pekan terakhir dan kesepakatan telah dicapai mengenai peta rute pelayaran," kata Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Dampak penutupan Selat Hormuz memperparah kondisi pasar energi dunia. Analisis perusahaan Kpler mencatat hanya dua kapal melintas pada Jumat tanpa membawa muatan minyak mentah, jauh merosot dari kondisi normal yang mencapai lebih dari 130 kapal per hari. Mantan perwira Korps Marinir AS, Dan Grazier, menilai pergeseran strategi AS ke perang ekonomi dipicu oleh menipisnya stok amunisi jarak jauh milik militer Washington.