Iran Tegaskan Blokade Selat Hormuz Terus Berjalan
Pemerintah Iran menegaskan tidak akan membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz sebelum seluruh syarat kesepakatan dipenuhi oleh Amerika Serikat. Penutupan jalur perairan strategis tersebut telah berlangsung sejak eskalasi militer meluas pada akhir Februari lalu, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Negosiasi teknis mengenai penetapan rute maritim baru di Selat Hormuz kini tengah memasuki tahap akhir bersama pihak mediator Oman. Meski demikian, pembukaan kembali kawasan perairan tersebut dipastikan tetap bergantung pada pemenuhan syarat politik dan ekonomi oleh pihak penentang.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa penyusunan peta rute baru pelayaran sedang disiapkan oleh para ahli. Rute tersebut diproyeksikan bakal menggantikan jalur lama yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1968.
"Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa Selat Hormuz dibuka kembali," ujar Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
Otoritas Teheran menekankan bahwa negosiasi rute maritim tersebut murni bersifat hukum dan teknis. Pembukaan akses pelayaran penuh tetap membutuhkan komitmen kesepakatan yang diajukan melalui perantara pada Senin (10/8/2026).
"Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa Selat Hormuz dibuka kembali," ujar Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
Di sisi lain, jajaran pimpinan militer Iran menegaskan posisi geopolitik yang sama kerasnya terkait pengawasan jalur distribusi minyak dunia tersebut. Penutupan wilayah laut kini secara resmi ditempatkan sebagai bagian dari ruang pertempuran aktif.
"hingga musuh menerima semua syarat kami… selat ini kini sebenarnya merupakan medan perang bagi kami, bukan sekadar jalur perairan," kata Garda Revolusi Iran (IRGC).
Sikap serupa disampaikan oleh kepemimpinan lembaga legislatif tertinggi Iran terkait kedaulatan penuh atas wilayah perbatasan laut tersebut. Pemerintah memastikan kontrol maritim tidak akan dikembalikan ke posisi semula sebelum perang.
"Kita tidak akan menyerah dalam keadaan apa pun, dan Selat Hormuz tidak meke kondisi sebelumnya," kata Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, Pemimpin Dewan Kebijakan Iran.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebelumnya telah menetapkan daftar syarat pembukaan selat, mencakup penghentian agresi militer, pencabutan sanksi dan blokade pelabuhan, pencairan aset, hingga dana rekonstruksi senilai US$300 miliar.
"hingga musuh menerima semua syarat kami… selat tersebut sekarang benar-benar menjadi medan perang bagi kami dan bukan hanya jalur perairan," kata Garda Revolusi Iran (IRGC).
Pemerintah Amerika Serikat merespons ketegangan kawasan tersebut dengan terus memantau perkembangan tekanan ekonomi yang dialami pihak Teheran saat ini.
"Kita bersikap tenang," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Pihak Gedung Putih menilai situasi inflasi tinggi dan keterbatasan dana Iran bakal mempengaruhi dinamika negosiasi ke depan.
"Kita hanya setengah bernegosiasi dengan mereka," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Pemerintah AS mengibaratkan eskalasi diplomatik dan blokade di kawasan perairan tersebut seperti strategi permainan jangka panjang.
"Kita hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan fakta bahwa mereka tidak memiliki uang," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Pendekatan bertahan dianggap bakal membawa dampak pada posisi tawar kedua belah pihak di meja perundingan.
"Ini akan berhasil," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Proses negosiasi diproyeksikan masih terus berlanjut di bawah pengawasan tim mediator internasional.
"Ini seperti permainan catur," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.