Iran Panggil Duta Besar Inggris Protes Larangan Garda Revolusi

Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris untuk Teheran, Hugo Shorter, pada Rabu (15/7/2026), guna melayangkan protes keras terhadap kebijakan London yang melarang Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Langkah tersebut memicu ketegangan diplomatik baru antara kedua negara, seperti dilansir dari Detikcom melalui AFP pada Kamis (16/7/2026).

Teheran mengecam keras tindakan pemerintah Inggris memasukkan nama organisasi militer tersebut ke dalam daftar hitam undang-undang pencegahan ancaman negara. Pihak Iran menegaskan bahwa keputusan tersebut bakal memicu konsekuensi diplomatik yang serius.

"Menyusul tindakan tidak beralasan pemerintah Inggris dalam memasukkan nama Korps Garda Revolusi Islam di bawah 'Undang-Undang Pencegahan Ancaman Negara', Hugo Shorter, duta besar Inggris untuk Teheran, dipanggil hari ini, Rabu… di Kementerian Luar Negeri," kata kantor berita pemerintah Iran, IRNA.

Pemerintah Iran memastikan tidak akan tinggal diam atas kebijakan sepihak dari negara barat tersebut. Pemanggilan ini menjadi bentuk peringatan awal dari Teheran kepada London.

"dibalas dengan respons timbal balik dan tegas dari Iran," kata perwakilan IRNA menambahkan.

Di sisi lain, kebijakan pelarangan ini diumumkan pemerintah Inggris pada Senin lalu sebagai upaya melindungi keamanan nasional. Selain IRGC, London membidik kelompok terkait Iran yang dituding menyerang komunitas Yahudi serta proksi intelijen Rusia, GRU.

Perdana Menteri Inggris mendesak penegakan hukum ketat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tindakan tegas ini diambil setelah munculnya serangkaian serangan pembakaran fasilitas sinagoge dan ambulans komunitas di London pada awal tahun.

"siapa pun yang terbukti mendukung atau membantu kelompok-kelompok ini sekarang akan menghadapi hukuman hingga 14 tahun penjara," kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Kementerian Dalam Negeri Inggris turut memberikan penjelasan mengenai fungsi regulasi baru yang diajukan ke parlemen minggu ini. Aturan baru tersebut dirancang untuk memperluas kewenangan eksekutif dalam menangani ancaman spionase dan sabotase asing.

"Langkah ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melawan ancaman negara yang terkait dengan kekuatan asing termasuk spionase, campur tangan asing dalam demokrasi kita, sabotase, dan serangan fisik," kata Kementerian Dalam Negeri Inggris.