Iran Gandeng Mediator Cegah Eskalasi Konflik Militer dengan Amerika Serikat
Pemerintah Iran terus menggelar pembicaraan dengan para mediator dari Pakistan, Qatar, dan Oman demi mencegah meluasnya konflik militer dengan Amerika Serikat (AS). Langkah diplomatik ini diambil menyusul rangkaian serangan udara yang dilancarkan militer Washington secara berturut-turut pada Senin (13/7/2026).
Dilansir dari Detikcom, ketegangan baru ini dipicu oleh klaim sepihak AS yang merespons dugaan serangan Teheran terhadap kapal-kapal maritim global di Selat Hormuz. Jalur perairan strategis tersebut kini menjadi pusat pertempuran baru setelah runtuhnya gencatan senjata yang sempat disepakati pada April lalu.
Sebagai bentuk pembalasan atas serangan AS, Iran mulai menargetkan negara-negara tetangga di kawasan Teluk dan Yordania. Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Presiden AS Donald Trump secara sepihak menyatakan bahwa masa gencatan senjata telah berakhir.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan posisi negaranya yang mendesak para penengah untuk terus bekerja aktif.
"Peran para mediator adalah melanjutkan upaya-upaya mereka untuk mencegah eskalasi ketegangan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei.
Pihak Teheran juga menyatakan kekecewaannya karena tekanan politik Washington menyabotase pembicaraan bilateral antara Iran dan Oman terkait pembentukan mekanisme bersama di Selat Hormuz. Kegagalan AS dalam menghormati kesepakatan damai menjadi alasan utama Teheran mengambil tindakan tegas.
"Setiap kali pihak lain gagal memenuhi kewajibannya, kami pun tidak menjalankan kewajiban kami… Kami akan terus bertindak demikian," tegas Baghaei.
Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara resmi mengumumkan penutupan jalur Selat Hormuz bagi lalu lintas internasional. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh AS yang menegaskan bahwa jalur pasokan energi global tersebut tetap dibuka bebas dan tidak berada di bawah kendali Teheran.
Kementerian Luar Negeri Iran menilai tindakan militer sepihak yang diambil oleh AS justru merusak stabilitas keamanan laut yang sedang dibangun.
Serangan-serangan AS disebut telah "menyebabkan kembalinya ketidakamanan di Selat Hormuz" dan "telah membuat semua upaya sia-sia" dalam membangun perdamaian di kawasan tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Pakistan selaku mediator utama dalam konflik ini mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri demi mencegah kehancuran yang lebih luas di kawasan.
Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negerinya, Pakistan menyatakan "keprihatinan mendalam atas peningkatan ketegangan regional".