Iran dan Amerika Serikat Siapkan Memorandum Penghentian Perang

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan rencana kesepakatan memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di semua front secara resmi, termasuk di Lebanon. Pengumuman tersebut disampaikan dalam wawancara bersama stasiun televisi pemerintah IRIB pada Sabtu (13/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui Anadolu Agency.

Kesepakatan yang dikenal sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad tersebut diproyeksikan menjadi dasar negosiasi lanjutan mengenai pencabutan sanksi, program nuklir, dan pengaturan keamanan regional. Dokumen setebal kurang dari dua halaman ini mencakup komitmen bersama untuk menghormati kedaulatan, tidak memulai perang, tidak mengancam dengan kekerasan, serta tidak mencampuri urusan internal negara lain.

"Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Araghchi menegaskan bahwa draf memorandum ini telah melewati pengawasan ketat oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Pemeriksaan dokumen dilakukan kata demi kata meskipun sempat terdapat perbedaan pendapat di antara para pejabat sebelum keputusan kolektif diambil.

"Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Proses negosiasi dirancang dalam dua fase, di mana fase pertama berfokus pada penandatanganan nota kesepahaman, dan fase kedua membahas kesepakatan akhir. Isu krusial seperti pengayaan uranium, dana rekonstruksi, dan pencabutan sanksi ekonomi akan masuk dalam pembahasan tahap kedua.

Putaran kedua negosiasi dijadwalkan berlangsung selama 60 hari dengan opsi perpanjangan jika terdapat kemajuan. Namun, jika kesepakatan akhir gagal tercapai, kedua belah pihak memiliki hak untuk kembali ke posisi awal masing-masing.

Mengenai jalur maritim strategis, Teheran berencana mengubah pengelolaan Selat Hormuz bersama Muscat dalam waktu dekat. Koordinasi mengenai lalu lintas laut juga dilakukan bersama negara mitra seperti China dan Oman.

"Selat Hormuz berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Iran memastikan tidak ada pengenaan bea transit di selat tersebut, melainkan hanya biaya layanan semata. Melalui memorandum ini, Iran juga menuntut pencabutan total blokade maritim serta pelepasan aset-aset negara yang dibekukan secara permanen.

"Pedang kami akan selalu tetap berada di atas Selat Hormuz," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Terkait pengelolaan komoditas nuklir, Araghchi menyatakan bahwa kebijakan negaranya tidak berubah. Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai batasan tingkat pengayaan uranium atau total persediaan yang dimiliki Iran.

"Posisi kami selalu bahwa jika uranium yang diperkaya tingkat tinggi akan ditangani, satu-satunya metode yang dapat diterima adalah pengenceran di dalam Iran," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Proses penandatanganan memorandum dijadwalkan berlangsung secara digital dan jarak jauh dalam beberapa hari ke depan setelah tahap akhir selesai. Iran menegaskan tidak akan melanjutkan negosiasi ke fase kedua jika pihak lawan kedapatan melanggar komitmen dalam dokumen tersebut.