Irak dan Suriah Sepakati Reaktivasi Jalur Pipa Minyak Alternatif

Pemerintah Irak dan Suriah menyepakati pengaktifan kembali jalur pipa minyak lintas negara guna mengantisipasi gangguan logistik di Selat Hormuz akibat konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Dilansir dari Detik Finance, kesepakatan tersebut resmi ditandatangani pada Jumat lalu dalam pertemuan puncak Kamar Dagang di Washington, AS.

Proses penandatanganan kerja sama ini dipimpin langsung oleh Menteri Energi AS Chris Wright. Adapun pihak yang menandatangani kontrak adalah CEO Basra Oil Company, Bassem Abdul Karim Nasr, dan CEO Syrian Petroleum Company, Youssef Qablawi.

"Ada banyak peluang untuk mendorong perbaikan di Irak, meningkatkan produksi minyak, mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga yang bermusuhan, serta menghadirkan kebebasan, kemakmuran, dan energi yang melimpah bagi bangsa Irak," ujar Wright dilansir dari CNBC, Minggu (19/7/2026).

Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat infrastruktur pipa ini membentang dari Kirkuk di Irak utara menuju pesisir Mediterania di Suriah. Jalur berkapasitas 700 ribu barel per hari tersebut telah terbengkalai sejak rusak akibat invasi AS ke Irak pada tahun 2003.

Sebagai produsen minyak terbesar kedua di OPEC, Irak sangat rentan terhadap gangguan pengapalan di Teluk Persia. Keterbatasan jalur pipa alternatif membuat Baghdad selama ini bergantung penuh pada pelabuhan Basra untuk mengekspor minyak ke pasar internasional.

Data OPEC menunjukkan eskalasi konflik AS-Iran memicu penurunan tajam produksi minyak Irak hingga lebih dari 50 persen. Pada bulan Juni, produksi merosot menjadi 1,9 juta barel per hari dari posisi Februari yang mencapai 4,2 juta barel per hari sebelum serangan AS dan Israel ke Iran.

Langkah serupa juga diambil negara Teluk lain, seperti Uni Emirat Arab yang melipatgandakan kapasitas ekspor melalui pipa baru ke Pelabuhan Fujairah di Teluk Oman, serta Arab Saudi yang berencana memperluas kapasitas jalur pipa Laut Merah sebesar 2 juta barel per hari.

Kendati dinilai mampu memitigasi risiko di Selat Hormuz, para analis mengingatkan bahwa langkah ini belum menyelesaikan ancaman militer Iran terhadap infrastruktur energi kawasan secara keseluruhan.

"Masalahnya bukan pada jalur air tersebut. Masalahnya adalah Iran dapat menggunakan senjata untuk menyerang fasilitas pemuatan, stasiun pemompaan, stasiun akhir, terminal-terminal tersebut, serta unit penyimpanan dari jaringan pipa ini," ujar Bob McNally, pendiri Rapidan Energy.