oleh

Intelijen Bergerak, Pengungkapan Penjualan Senjata Organik Harus Sampai Akarnya

JAKARTA – Kemampuan intelejen TNI dan Polri tidak bisa diragukan lagi. Apalagi hanya sekadar mengungkap siapa dalang dari kasus jual beli senjata organik ke kelompok sparatis Papua.

 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddi memuji kerja cepat dan terukur yang dilakukan Polri bersama TNI. Harapannya, dari keterangan Bripka MJH (anggota Brimob Kelapa Dua), DC (aparatur sipil negara sekaligus anggota Perbakin Nabire), dan FHS (eks TNI AD) dapat ditemukan titik terang dalam pengungkapan kasus yang ada.

Baca Juga  Hari Santri 2020, Youtuber dan Santri Bakal Salawat Berjamaah Lewat Daring

 

”Ini bagian dari komitmen Polri dan TNI. DPR pun menunggu progres selanjutnya. Jangan ada yang tersisa dari kasus-kasus semacam ini. Gali terus dan ungkap siapa dalangnya,” tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (15/11/2020).

 

Azis menyadari, meredam cara-cara yang dilakukan oknum-oknum tersebut bukan hal mudah. ”Maka saya sampaikan, pengungkapan kasus ini luar biasa dan harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kedaulatan NKRI,” terangnya.

Baca Juga  JK Kirim Pesan ke Demokrat, Ini Pengakuan AHY

 

Azis pun berpesan, publik harus mengawal proses hukum hingga tuntas. Sejalan dengan komitmen yang telah dibangun. Sehingga ruang gerak kelompok bersenjata, akan terkikis dengan mengedepankan pendekatan, dialog, maupun sikap tegas tanpa melukai siapa pun.

 

”Papua bagian dari republik ini. Ruang-ruang perdamaian, menciptakan iklim sehat, investasi berkelanjutan menjadi harapan bagi putera-puteri Papua. Selayaknya, kita pun ikut andil dan memberikan kontribusi dalam memberikan ketenangan di tanah Papua,” pinta politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga  Azis Syamsuddin Minta Strategi Pananganan Wabah Harus Dievaluasi Segera

 

Terakhir, Azis Syamsuddin juga memberikan aprsiasi atas sikap mantan wakil Presiden Jusuf Kalla yang siap menjadi mediator dialog pemerintah dengan masyarakat Papua dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

 

Meski pun, JK hingga saat ini ia masih menunggu permintaan mediator dialog pemerintah dengan masyarakat Papua. ”Kami yakin, JK mampu menjadi perekat toleransi kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Papua,” ujarnya. (ful/rls/tap)

 

Baca Juga