Indonesia Terima Dana RBP GCF Rp1,8 Triliun untuk Hutan

Pemerintah Indonesia mengamankan insentif Results-Based Payment dari Green Climate Fund senilai US$103,78 juta atau sekitar Rp1,8 triliun atas pangkasan emisi deforestasi 20,25 juta ton CO₂e pada Rabu (12/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Pengelolaan dana lingkungan hidup tersebut diserahkan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk disalurkan ke berbagai program pelestarian.

"Nah dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mendapatkan pendanaan result-based payment dari GCF sebesar 103,8 juta US Dollar sebagai apresiasi atas capaian penurunan emisi 20,25 juta ton CO2 ekuivalen periode 2014-2016 termasuk tambahan 2,5% untuk manfaat non-karbon," ujar Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.

Skema Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 ini diagendakan berjalan hingga 2030 di bawah kendali Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup, setelah Output 1 dan 3 rampung pada 2025.

Sejak Agustus 2023 hingga Juli 2026, penyaluran dana telah menembus Rp500 miliar atau 37 persen alokasi untuk membangun jaringan kerja di 38 provinsi.

Capaian program ini mencakup perluasan Perhutanan Sosial lebih dari 2 juta hektare, fasilitasi 40 usulan hutan adat, pendampingan usaha masyarakat, pembentukan Masyarakat Peduli Api, rehabilitasi 3.000 hektare lahan, hingga penguatan 150 KPH di 24 provinsi.

Setelah Lampung menyelesaikan seluruh program, sebanyak 10 proposal provinsi baru menandatangani kerja sama penyaluran dana pada 12 Agustus 2026, sehingga total 34 provinsi kini mengantongi komitmen Rp761 miliar.

"BPDLH diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Kami berharap pendanaan ini yang disalurkan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar," ujar Joko Tri Haryanto.