Indonesia Dorong Penguatan Tata Kelola Kehutanan di Forum APEC 2026

Pemerintah Indonesia mendorong penguatan tata kelola kehutanan global dan konservasi mangrove dalam pertemuan APEC Ministerial Meeting on Forestry 2026 di Shenzhen, Tiongkok, Selasa (28/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Komitmen ini disampaikan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan legal serta memfasilitasi perdagangan kayu yang berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mewakili Indonesia dalam forum bertema 'Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being' tersebut. Indonesia mengandalkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai instrumen utama yang diakui secara internasional untuk menjamin legalitas hasil hutan.

"SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan yang kredibel dan rantai pasok hijau yang dipercaya dunia," ujar Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut.

Selain penegakan hukum, Indonesia juga mendorong pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) guna memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan agar pencegahan pembalakan liar berjalan lebih efektif.

"Dengan menciptakan nilai ekonomi dari hutan yang tetap lestari, masyarakat memiliki insentif yang lebih besar untuk menjaga hutan dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi yang perlu kita bangun bersama di kawasan Asia-Pasifik," kata Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia turut menyoroti penanganan ancaman terhadap ekosistem mangrove yang mencakup sekitar 23 persen dari total mangrove dunia. Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai platform kolaborasi global untuk riset dan restorasi kawasan pesisir.

"WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform bersama untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia," ujar Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut.

Langkah diplomasi aktif ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pembangunan ekonomi hijau dan ketahanan kawasan.