Indonesia dan Negara Arab Kecam Penolakan Israel atas Road Map Perdamaian Gaza

Indonesia bersama tujuh negara Arab dan Mayoritas Muslim mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan (road map) penyelesaian konflik di Jalur Gaza Palestina yang digagas Board of Peace (BoP), sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri pada 18 Agustus 2026. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa penolakan Israel membahayakan pelaksanaan Comprehensive Plan dan melemahkan upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya. Delapan negara pendukung BoP, yaitu Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania, menegaskan pentingnya keterlibatan Amerika Serikat untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap komitmen dalam Comprehensive Plan dan Road Map.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan bahwa penolakan Israel terhadap proposal 15 poin BoP menunjukkan sikap anti berdirinya negara Palestina merdeka dan menghambat upaya perdamaian.

"Negara-negara anggota BoP perlu mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan, bila perlu, disertai ancaman sanksi tegas," ujar HNW. HNW juga menilai bahwa kelompok perlawanan Palestina cenderung menerima proposal perdamaian tersebut, sehingga inti persoalan ada pada sikap Israel yang menolak berbagai bentuk perdamaian dan berusaha menguasai wilayah Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem.

HNW mengingatkan bahwa penolakan Israel tidak hanya melanggengkan penjajahan, tapi juga mengancam cita-cita kemerdekaan Palestina yang telah diakui oleh 157 negara anggota PBB. Dalam pertemuan tertutup di El Alamein, Mesir, delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya membahas mekanisme pelaksanaan fase kedua perjanjian Gaza dengan utusan khusus AS Jared Kushner dan Koordinator Dewan Perdamaian Nikolay Mladenov.

Hamas menegaskan kerangka kesepakatan yang telah disetujui tidak terbuka untuk negosiasi ulang dan fokus saat ini adalah menunggu jawaban resmi Israel terhadap poin-poin yang telah disepakati. Utusan khusus AS Jared Kushner menyatakan bahwa rekonstruksi Gaza tidak akan dimulai sebelum Hamas menyerahkan senjata, sesuai sikap Israel yang menolak memberikan konsesi tanpa demiliterisasi Gaza. "Kami memiliki rencana untuk membangun kembali Gaza, tetapi kami tidak akan membiarkan Gaza dibangun kembali sampai demiliterisasi dilakukan," kata Kushner.

Kushner menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi kunci utama bagi rencana masa depan Gaza dan menolak pembatasan hak Israel untuk membela diri jika ada ancaman.

Serangan Israel terhadap Gaza masih berlangsung meskipun gencatan senjata diberlakukan sejak tahun lalu, dengan sedikitnya 1.265 orang tewas sejak saat itu. Persoalan rekonstruksi Gaza kini menjadi bagian dari tarik-menarik politik mengenai siapa yang akan mengendalikan wilayah tersebut dan masa depannya.