IKM dan Pemprov Lampung Jalin Sinergi Dukung Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung menjalin kolaborasi strategis dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (IKM) untuk memperkuat pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Kemitraan tersebut dibahas dalam audiensi resmi di Kantor Gubernur Lampung pada Kamis (11/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, memimpin langsung kunjungan tersebut dengan didampingi Sekretaris Jenderal DPP IKM Braditi Moulevey beserta jajaran pengurus. Kehadiran rombongan perantau Minang ini disambut oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama jajaran pemerintah provinsi.

Komitmen IKM untuk menjadi mitra strategis di setiap daerah perantauan ditegaskan berdasarkan filosofi adat. Pihak organisasi menyatakan keinginan kuat agar keberadaan mereka memberikan dampak positif bagi kampung halaman maupun daerah tempat mereka menetap.

"IKM berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di mana pun perantau Minang berada, kami ingin keberadaan IKM memberikan manfaat, baik bagi ranah maupun rantau," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Organisasi ini tercatat aktif memberikan bantuan sosial bagi anggotanya yang menghadapi masalah di perantauan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut mengingatkan kembali aksi sosial IKM yang berhasil mengevakuasi sekitar 1.400 warga Minang saat konflik di Wamena pada tahun 2019.

Kekuatan utama dari para perantau terletak pada solidaritas yang tinggi serta kemampuan adaptasi yang cepat terhadap lingkungan baru. Saat ini, pengurus daerah di Lampung sedang merencanakan pendirian sekretariat permanen sebagai pusat aktivitas dan memerlukan dukungan fasilitasi dari pemerintah setempat.

"Kami berharap nanti ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembangunan sekretariat IKM. Tanah akan kami siapkan, sementara untuk pembangunan kami berharap bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah," ujar Andre Rosiade, Ketua Umum DPP IKM.

Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik rencana tersebut dan membuka ruang pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Gubernur Lampung juga menyatakan kesiapan alokasi dana hibah untuk pembangunan fisik sekretariat melalui anggaran daerah masa depan.

"Kita bantu. Dana hibah nanti kita kawal untuk APBD 2027. Tetapi syarat administrasinya harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk terdaftar di Kesbangpol," kata Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Sektor perdagangan, pertanian, ekonomi, dan pengendalian harga komoditas pokok menjadi ruang partisipasi yang ditawarkan bagi warga Minang. Kontribusi ekonomi dari komunitas perantau ini dinilai telah lama menjadi bagian penting bagi dinamika usaha di wilayah Lampung.

"Teman-teman Minang sudah lama menjadi bagian dari Lampung dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Karena itu kami ingin terus berkolaborasi," ujar Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Dukungan administratif pemenuhan syarat hibah siap difasilitasi oleh Asisten I Pemprov Lampung, Muhammad Firsada, yang menilai adanya keselarasan nilai budaya setempat dengan IKM. Pihak perantau menyampaikan rasa terima kasih atas respons positif serta keterbukaan yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah.

"Alhamdulillah seluruh aspirasi kami diterima dengan baik dan insya Allah akan ditindaklanjuti. Kami tidak hanya mendapatkan dukungan untuk program-program IKM, tetapi juga mendapatkan komitmen kuat untuk membangun sinergi yang lebih besar antara perantau Minang dan Pemerintah Provinsi Lampung," kata Andre Rosiade, Ketua Umum DPP IKM.

Tokoh perantau Minang Lampung, Jamal Firdaus, turut hadir dalam audiensi tersebut sebagai salah satu penggerak penguatan organisasi di tingkat daerah. Dirinya mendapatkan dukungan penuh untuk memimpin kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Lampung ke depan.

Langkah cepat kini diambil oleh internal organisasi melalui konsolidasi untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh tingkat kabupaten dan kota. Target penyelesaian struktur baru tersebut dirancang berjalan simultan dengan perbaikan administrasi internal.

"Penguatan administrasi juga menjadi fokus utama," kata Jamaluddin, Tokoh Perantau Minang Lampung.