Hidayat Nur Wahid Dukung Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung kegiatan sosialisasi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 yang dimulai lebih awal agar pelayanan jamaah semakin baik, dilansir dari Detikcom.

Persiapan haji 2027 menjadi tahun kedua pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj). Komisi VIII DPR telah menyetujui hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan kebutuhan uang muka BPIH sekitar Rp4 triliun untuk pembayaran layanan jamaah haji di Armuzna (Arofah, Muzdalifah, dan Mina), menurut Hidayat Nur Wahid.

Menurut Hidayat Nur Wahid, persiapan yang dimulai lebih awal dapat mengantisipasi persoalan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar mereka turut memberikan masukan.

"Karena itu, persiapan haji 2027 harusnya juga dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada jamaah semakin baik, di antaranya melalui sosialisasi penyelenggaraan haji kepada masyarakat luas, agar mereka memahami hingga turut memberikan masukan untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik memenuhi prinsip meaningful participation," ujar Hidayat Nur Wahid.

Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa kebijakan Arab Saudi membuka persiapan haji sejak berakhirnya haji tahun berjalan, sehingga masukan dari berbagai pihak penting untuk disinkronkan dengan rencana kebijakan penyelenggaraan haji 2027.

"Tujuan sosialisasi seperti ini selain menyampaikan informasi mengenai aturan UU dan praktek penyelenggaraan haji, tetapi juga dalam rangka menghadirkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan praktek penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang. Juga agar masyarakat termotivasi untuk membantu jemaah haji menjaga kemabruran haji mereka setelah kembali dari ibadah haji dan kembali bergabung ke tengah masyarakat," jelas Hidayat Nur Wahid.

Hidayat Nur Wahid juga menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih profesional, yang sejak Pilpres 2014 diusulkan oleh PKS dan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh di tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan berbagai peningkatan layanan dan perbaikan dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025 seperti soal syarikah, kartu nusuk dll," tambah Hidayat Nur Wahid.

Dia menekankan tahun kedua penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umroh harus lebih baik dengan pengalaman positif dan persiapan awal untuk memberikan ketenangan dan kekhusyukan bagi jamaah haji di tahun 2027.

"Agar jamah haji 2027 nanti bisa lebih tenang dan khusyu' dalam menjalankan ibadah haji, sehingga memperoleh haji yang mabrur dan doanya maqbul termasuk doa untuk negerinya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur," pungkas Hidayat Nur Wahid.