Hasto Kristiyanto Bantah PDIP Dalangi Berbagai Aksi Demonstrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah keras tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang atau pengendali rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah selama setahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di sela menghadiri ujian disertasi terbuka Pangi Syarwi Chaniago di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin, 20 Juli 2026.

Hasto menilai pelabelan negatif tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk politik kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan sistem pemerintahan. Narasi keliru ini dinilai mirip dengan pola penanganan konflik pada Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

"Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Hasto menambahkan bahwa praktik pencarian kambing hitam untuk menutupi persoalan internal kekuasaan juga pernah diterapkan oleh penguasa pada masa lampau.

"Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam," ujarnya Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Menurut Hasto, tindakan represif berupa penangkapan aktivis pada masa lalu terjadi karena tata kelola negara yang menyimpang dan tidak lagi menjadikan rakyat sebagai orientasi.

"Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis," ucap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Ia menegaskan bahwa gejolak sosial akan terus bermunculan apabila pemegang kebijakan hanya fokus mempertahankan status quo kekuasaan.

"Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi," tambah Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Lebih lanjut, Hasto menyoroti kemunduran demokrasi nasional dengan merujuk riset V-Dem Institute yang menyatakan Indonesia tidak lagi berstatus negara demokrasi penuh akibat gejala otoritarianisme legal.

"Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan," ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Hasto kemudian membandingkan guncangan eksternal era Perang Dingin 1965 dengan guncangan internal yang lahir dari perubahan perilaku penguasa saat ini.

"Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. Itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik," ujarnya Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Melalui momentum peringatan Kudatuli, PDIP mengingatkan bahwa kombinasi kekuatan militer, birokrasi, dan kontrol media pada akhirnya runtuh oleh gerakan masyarakat.

"Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Ia mengingatkan agar publik terus mengawal jalannya pemerintahan karena tidak ada kekuatan otoriter yang dapat bertahan selamanya.

"Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," ujarnya Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Sebelum memasuki ruang sidang di FISIP Unair, Hasto juga menyatakan bahwa pemilu harus berlangsung bebas, jujur, adil, dan tanpa intervensi negara demi menjaga kedaulatan rakyat.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, karena hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat," ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Hasto menutup pernyataannya dengan memperingatkan bahwa ancaman otoritarianisme modern dapat berwujud pembatasan ruang kritik, penggunaan hukum secara selektif, dan pelemahan masyarakat sipil.

"Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai atau satu peserta pemilu, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri," tegas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

"Otoritarianisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia dapat muncul melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, kontrol terhadap ruang publik, hingga penyempitan kebebasan berekspresi," tutur Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.