Gus Ipul Instruksikan Kemensos Perkuat Integrasi Program untuk Atasi Ketimpangan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menginstruksikan jajaran Kementerian Sosial untuk memperkuat penyusunan program melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis data terverifikasi. Langkah ini difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial.

Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Detikcom. Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran pejabat Eselon I, Eselon II, Kepala Biro, Staf Khusus, dan Tenaga Ali Menteri, serta jajaran Kepala Sentra dan Balai secara daring.

Gus Ipul memaparkan hasil Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan, namun ketimpangan sosial yang berdampak pada kemiskinan dan ketidakmerataan akses layanan masih menjadi tantangan besar.

"Presiden mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, yaitu ketimpangan. Karena itu seluruh program kita harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Gus Ipul menyatakan bahwa Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menjadi landasan utama Kemensos. Pengelolaan sumber daya negara wajib diarahkan untuk perlindungan serta peningkatan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.

Sekolah Rakyat dinilai menjadi instrumen strategis memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui jalur pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

"Datanya harus benar, bantuan sosialnya tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga-keluarga yang tidak mampu," ujarnya.

Pelayanan di lingkungan Kemensos diinstruksikan tidak berhenti pada satu jenis intervensi saja. Setiap penerima manfaat harus mendapatkan layanan yang saling terhubung dari pendataan hingga pemberdayaan.

"Bila setelah mendapat perlindungan sosial masih membutuhkan rehabilitasi, maka harus ditindaklanjuti dengan rehabilitasi sosial. Setelah itu harus dipikirkan pemberdayaannya. Kalau memang membutuhkan pelayanan residensial, kita siapkan. Kalau tidak, bisa melalui home care, home visit, atau bentuk layanan lain yang sesuai," katanya.

Gus Ipul meminta seluruh unit kerja menghentikan ego sektoral dan mulai menyusun program bersama agar pelayanan masyarakat menjadi lebih tajam.

"Kemensos ini ibarat satu mesin. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Antar-direktur, antar-unit kerja, harus saling berkomunikasi dan menyusun program bersama supaya layanan kepada masyarakat semakin tajam," ujarnya.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) ditunjuk sebagai pemegang komando data tunggal untuk memastikan intervensi program berjalan tepat sasaran.

"Penjurunya adalah Pusdatin. Semua program harus berbasis pada data yang sudah terverifikasi. Setelah itu baru dioperasionalkan dalam program-program strategis, baik rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial," katanya.

Gus Ipul juga meminta seluruh sentra dan balai layanan diperkuat menjadi simpul pelayanan yang terukur. Pada akhir arahannya, ia mengingatkan jajaran untuk mengawal pembangunan fisik Sekolah Rakyat secara akuntabel.

"Ini masa yang sangat menentukan karena kita sedang membangun fondasi Sekolah Rakyat. Semua prosesnya harus bersih, transparan, dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Itu yang harus kita pegang bersama," tutupnya.