Gubernur Ahmad Luthfi Perintahkan Survei Akses Pendidikan Lereng Gunung

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Tengah untuk melakukan survei pemerataan akses pendidikan di wilayah lereng Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, dan Sumbing pada Rabu (3/6/2026). Langkah ini diambil merespons aduan tiga kepala daerah mengenai keterbatasan fasilitas sekolah dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Survei tersebut menyasar tiga wilayah kabupaten, yakni Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Fokus utama pemetaan ini menyangkut keberadaan SMA Negeri dan SMK Negeri, terutama pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kendala jarak serta angka kemiskinan ekstrem tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk langsung mengalokasikan anggaran pembangunan sekolah negeri baru apabila hasil survei menunjukkan kebutuhan riil dan lahan sudah tersedia. Upaya ini menjadi bagian dari perhatian serius pemerintah terhadap layanan pendidikan sebagai parameter kesejahteraan masyarakat.

"Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa," kata Luthfi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menjalankan program kemitraan pada tahun 2025 lalu dengan membebaskan biaya pendidikan untuk 5.000 anak dari keluarga miskin di sekolah swasta. Pihak pemprov menegaskan kesiapan untuk terus mendanai kebutuhan personal para siswa yang putus sekolah agar bisa kembali belajar.

"Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya," imbuh Luthfi.

Pemerintah provinsi menargetkan pengurangan kawasan blank spot pendidikan di Jawa Tengah, seperti yang sebelumnya berhasil dilakukan melalui peresmian SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten yang terletak di lereng Gunung Merapi.

"Contoh di Temanggung ada 7 daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun," tandas Luthfi.

Aduan mengenai keterbatasan akses ini awalnya disampaikan oleh tiga bupati, termasuk Bupati Temanggung Agus Setyawan yang mengungkapkan adanya 7 daerah blank spot di wilayahnya. Pihak Pemkab Temanggung kini tengah menyiapkan lahan Sekolah Rakyat seluas sekitar 5 hektare yang status tanahnya masih dihuni warga, serta mengajukan hibah tanah provinsi di sekitarnya.

"Untuk lahan Sekolah Rakyat sedang kami upayakan memindahkan warga, karena status tanahnya sekarang dipinjam untuk 24 KK. Kami juga minta hibah tanah 2,5 hektare milik provinsi yang ada di sebelahnya," ujar Agus.

Selain Temanggung, Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengusulkan penambahan SMA di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang berada di Lereng Sumbing karena belum memiliki SMA/SMK Negeri. Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno yang padat penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi menggunakan lahan desa seluas 4 hektare.

"Sudah siap lahan desa 4 hektare, sudah komunikasi juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi," kata Yuli.