Gubernur DKI Jakarta Berjanji Sambungkan Dua JPO Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menyambungkan dua jembatan penyeberangan orang yang berdiri berdekatan namun tidak saling terhubung di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/8/2026).

Keputusan tersebut diambil usai keberadaan dua fasilitas penyeberangan berdampingan di kawasan Kuningan itu menjadi perbincangan hangat publik dan viral di media sosial. Langkah ini dilakukan guna memperkuat konektivitas antarmoda transportasi umum di ibu kota.

"Yang pertama untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pembahasan mengenai teknis penyambungan fisik dua struktur bangunan penyeberangan tersebut dijadwalkan langsung dalam rapat dinas Pemprov DKI Jakarta.

"Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu, jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik. Kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan, supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

"Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu, jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik," ucapnya, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Dua JPO yang terletak berdampingan rapat dengan sekat pemisah 40 hingga 60 sentimeter itu memiliki sejarah pembangunan berbeda. JPO lama merupakan milik Pemprov DKI, sementara JPO integrasi dibangun oleh pihak LRT Jabodebek untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.

Pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengungkapkan bahwa rencana penyambungan dua JPO membutuhkan kajian teknis mendalam bersama pengelola LRT Jabodebek akibat kendala elevasi lantai. Terdapat perbedaan ketinggian mencapai 75 sentimeter di antara kedua struktur yang mempersulit pembuatan tangga maupun landaian yang aman.

"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," kata Siti Dinarwenny, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Perubahan akses menuju Halte Transjakarta terjadi setelah lokasi halte digeser ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, sehingga masyarakat umum dialihkan melintasi JPO integrasi.

"Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna," jelas Siti Dinarwenny, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Meskipun belum terhubung secara fisik, akses turun kedua JPO berjarak relatif dekat sekitar 50 meter. Dinas Bina Marga DKI telah menerjunkan tim satgas ke lapangan untuk survei kondisi eksisting sambil menunggu koordinasi tingkat pimpinan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas," kata Siti Dinarwenny, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Petugas di lapangan mencatat pejalan kaki sempat bingung saat melintas awal, namun sebagian pengguna Transjakarta menyambut baik rencana penyambungan agar memperpendek rute jalan kaki.

"Terkait koordinasi saya masih nunggu informasi dari pimpinan," kata Virga Agesta, Tim Pusdatin Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Tim satgas Dinas Bina Marga DKI Jakarta terus memantau situasi di lokasi Jalan HR Rasuna Said guna menyiapkan rekomendasi sebelum rapat paripurna pembahasan integrasi JPO digelar.

"Yang pasti satgas kami sudah melakukan pengecekan ke lokasi untuk melakukan survei kondisi eksisting di lapangan," jelas Virga Agesta, Tim Pusdatin Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Masyarakat yang beraktivitas di kawasan Kuningan mengimbau agar keputusan koordinasi teknis dapat segera merealisasikan satu jalur penyeberangan yang ramah bagi seluruh kalangan.

"Awalnya bingung sih, tapi sekarang udah terbiasa," ujar Dinda, Pejalan Kaki.