Golkar Soroti Biaya Politik Usai Mendagri Usul Pelatihan Kader

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menilai sistem pemilu dengan biaya politik mahal menjadi akar persoalan maraknya kasus operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, Jumat (31/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memberikan pelatihan bagi calon kepala daerah.

Sarmuji menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah tidak akan pernah tuntas jika penyebab utamanya terus diabaikan oleh para pembuat kebijakan.

<"Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," kata Sarmuji, Sekjen Golkar.

Golkar juga telah melakukan langkah internal guna mencegah pelanggaran hukum oleh para kadernya, namun penanganan dinilai tetap belum menyentuh inti masalah.

<"Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang," ujar Sarmuji, Sekjen Golkar.

Oleh karena itu, penataan ulang regulasi dinilai menjadi langkah konkret yang harus diambil dalam pembahasan peraturan perundang-undangan mendatang.

<"Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," kata Sarmuji, Sekjen Golkar.

Penyesuaian aturan tersebut diharapkan dapat masuk dalam pembahasan regulasi pemilihan kepala daerah.

<"Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," tambah Sarmuji, Sekjen Golkar.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mendorong partai politik agar memperkuat fungsi kaderisasi serta sekolah partai guna membekali calon kepala daerah sebelum diusung dalam pilkada.

<"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja.

Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito Karnavian, Mendagri.

Tito menambahkan bahwa penguatan sistem pendidikan politik di internal partai menjadi hal penting untuk dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang.

<"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjut Tito Karnavian, Mendagri.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapannya untuk membantu memberikan pembekalan teknis mengenai tata kelola birokrasi dan anggaran daerah jika diminta oleh partai politik.

<"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkap Tito Karnavian, Mendagri.

Menurut Tito, pembinaan pemerintah terhadap kepala daerah memiliki keterbatasan karena mekanisme rekrutmen dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

<"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk.

Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat," kata Tito Karnavian, Mendagri.