Partai Golkar Selesaikan Musda di 38 Provinsi Tanpa Penarikan ke DPP

Musyawarah Daerah Partai Golkar di 38 provinsi dipastikan rampung tanpa ada pengambilalihan keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).

Hasil pelaksanaan rapat tingkat daerah tersebut dinilai berjalan lancar sesuai kesepakatan Rapat Pimpinan Nasional, meskipun sempat muncul dinamika internal di beberapa daerah.

Bahlil mengungkapkan keputusannya untuk mematuhi amanat organisasi terkait penyelenggaraan musyawarah di tingkat provinsi tersebut.

"Dari 38 Musda itu, sesuai dengan keputusan Rapimnas dan kesepakatan Rapimnas, bahwa tidak boleh ada DPD I yang Musdanya ditarik ke DPP. Dan Alhamdulillah, keputusan Rapimnas pun kita lakukan kita selesaikan, tidak ada satupun Musda yang kita tarik ke DPP. Tidak ada," kata Bahlil.

Mantan Menteri Investasi ini menganggap riak-riak perselisihan yang timbul selama tahapan musyawarah merupakan perihal lumrah dalam institusi politik.

"Sudah barang tentu ada dinamika. Orang shalat aja ada dinamika, apalagi Musda Partai Golkar. Pasti. Tapi kan tinggal bagaimana kita mensiasatinya," tutur Bahlil.

Di depan mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Bahlil menerangkan bahwa dirinya terjun langsung memantau agenda persidangan di daerah pada akhir pekan.

"Dari total Musda 38 itu, yang saya tidak hadir kurang lebih paling maksimal 10 Musda. Selebihnya saya datang sendiri. Selebihnya saya datang sendiri. Jadi Sabtu-Minggu, saya menyisihkan waktu itu untuk saya datang," ujar Bahlil.

Ia menekankan kembali bahwa perselisihan yang sempat mengemuka tidak mengganggu kestabilan partai secara keseluruhan.

"Musda, Pak Ical, sudah selesai. Dan tidak ada yang terlalu berarti dinamikanya," kata Bahlil menegaskan.