Golkar dan PKS Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terkait wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Rabu (12/8/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen hingga penempatan menteri di dalam struktur kementerian merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

"Kalau urusan kabinet, sumbernya, proses rekrutmennya, distribusi ke kementeriannya seperti apa, itu kita serahkan saja kepada presiden, kita percayakan pada presiden, karena presiden adalah usernya," kata Sarmuji di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Sarmuji menjelaskan bahwa latar belakang figur, baik dari kalangan partai politik maupun nonpartai, tidak serta-merta menjadi penentu utama tingkat profesionalisme seseorang dalam menjalankan tugas.

"Urusan latar belakangnya itu sama saja. Latar belakang dia di politik atau di tempat lain itu sebenarnya sama saja. Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kesalahan dalam memilih figur dari kalangan luar partai pun tetap berisiko menimbulkan ketidakprofesionalan dalam birokrasi.

"Di tempat yang lain, kalau pilih memilihnya juga salah, itu juga bisa terjebak pada ketidakprofesionalan juga," sambungnya.

Oleh karena itu, Golkar meyakini Kepala Negara akan memilih jajaran pembantu presiden yang memiliki kualifikasi profesional tanpa memandang latar belakang asal mereka.

"Kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional. Apakah itu berlatar belakang partai politik atau di luar partai politik, tapi kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional dan itu kita serahkan pada presiden yang memiliki hak prerogatif itu," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera turut menyampaikan pandangannya mengenai isu penyegaran kabinet yang berembus usai peringatan 17 Agustus.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8).

Mardani mendorong adanya reformasi birokrasi di tubuh pemerintah lantaran hasil survei belakangan ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang dinilai belum maksimal.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menekankan pentingnya merekrut sosok yang memiliki rekam jejak integritas serta kapasitas mumpuni, sekalipun figur tersebut berasal dari luar lingkaran partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.