Gibran Sambut Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil Sebagai Pengawasan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik inisiatif koalisi masyarakat sipil yang membentuk Kabinet Bayangan sebagai sarana pengawasan publik terhadap pemerintah pada Rabu (29/7/2026) di Jakarta.

Gibran menilai kritik serta analisis yang disampaikan secara objektif berbasis data merupakan masukan berharga demi mengawal jalannya pemerintahan agar tetap akuntabel dan transparan.

"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel," kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Pemerintah memandang keterlibatan akademisi, pengamat, media, hingga kelompok pemuda dalam menyampaikan pendapat sebagai pilar penting bagi kematangan demokrasi di Indonesia.

"Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," ujarnya.

Langkah pengawasan publik tersebut diharapkan dapat memicu evaluasi internal agar setiap program pembangunan memberikan dampak langsung yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," kata dia.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola publik dengan membuka ruang aspirasi setuas-luasnya.

"Saya menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan… Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," kata Wapres dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Gibran menganggap masukan terbuka ini sebagai pendorong agar jajaran kementerian dapat terus berbenah dan merespons kebutuhan warga secara sigap.

"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," tegasnya.

Pembentukan Kabinet Bayangan ini sebelumnya digagas oleh koalisi akademisi dan profesional, termasuk penunjukan Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, guna memberikan alternatif kebijakan serta menantang debat terbuka dengan menteri resmi.

Langkah koalisi masyarakat sipil ini diambil karena fungsi oposisi di parlemen dinilai belum berjalan secara optimal dalam mengimbangi kebijakan eksekutif.

Namun, pembentukan tandingan tersebut memicu kritik dari pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang menilai struktur itu tidak memiliki dasar hukum dan legitimasi politik dari rakyat.

"Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (28/7/2027).

Menurut Amir, fokus utama masyarakat saat ini terletak pada eksekusi program kerja nyata Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.

Ia mengingatkan para penggagas agar menyampaikan masukan melalui saluran demokrasi yang lebih konstruktif daripada membuat gerakan simbolis.

"Mereka seharusnya malu kepada anak cucunya. Dalam catatan sejarah, mereka akan dikenang sebagai bagian dari kabinet bayangan yang tidak memiliki mandat rakyat. Politik seharusnya menawarkan solusi, bukan sekadar panggung pencitraan," tegasnya.

Seluruh kajian berbasis bukti yang dirancang oleh menteri-menteri Kabinet Bayangan tersebut rencananya akan disajikan secara non-partisan sebagai penyeimbang kebijakan publik.