Ganjar Pranowo Tanggapi Tudingan BEM Bersatu Terkait Gerakan Mahasiswa

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi mahasiswa BEM Bersatu mengenai dugaan kedekatan salah satu penggerak aksi, Tiyo Ardianto, dengan tokoh tim pemenangannya pada Pilpres 2024, Rabu (17/6/2026). Dilansir dari Detikcom, Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab menggunakan data, bukan dengan pelabelan kubu politik tertentu.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyatakan bahwa setiap masukan yang datang dari masyarakat luas mestinya direspons dengan kebijakan. Beliau mengingatkan agar tidak ada narasi yang membatasi hak berbicara hanya untuk pendukung pemerintah.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambung Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Ganjar menegaskan bahwa Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi hak setiap warga negara. Menurut penjelasannya, hak berpendapat telah dijamin sepenuhnya oleh negara.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujar Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Ganjar menambahkan bahwa pertanyaan seputar afiliasi politik kerap digunakan hanya untuk mendelegitimasi kritik yang masuk. Ia berpendapat demokrasi yang sehat tidak boleh mengukur validitas kritik dari sosok yang menyampaikannya.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelas Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Menurutnya, pembatasan kritik sah hanya dari pendukung kekuasaan akan membawa sistem politik menuju loyalitas buta. Ganjar menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari warga negara terhadap penguasa.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tutur Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Ia mengingatkan kembali bahwa masa jabatan penguasa memiliki batasan waktu, sedangkan hak kontrol masyarakat bersifat permanen.

"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Sebelumnya, perwakilan BEM Bersatu menyoroti fasilitas yang digunakan oleh penggerak aksi dalam sebuah konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026). Aliansi mahasiswa ini mencurigai adanya penunggangan gerakan oleh elite politik praktis.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Rahmat Djimbula, Perwakilan BEM Bersatu.

Rahmat Djimbula, yang juga menjabat Ketua BEM Hukum UIC, menyebut kehadiran tokoh senior militer dalam forum diskusi yang sama memperkuat indikasi jejaring tersebut. BEM Bersatu menegaskan penolakan mereka terhadap segala narasi krisis yang tidak berbasis data utuh.

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujar Rahmat Djimbula, Perwakilan BEM Bersatu.

Pihak BEM Bersatu kemudian menyampaikan tiga poin tuntutan utama mereka di hadapan media. Mereka mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola, serta mendukung pengusutan tuntas koruptor.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," ucap Rahmat Djimbula, Perwakilan BEM Bersatu.

Detikcom telah berupaya menghubungi mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto untuk meminta konfirmasi atas seluruh pernyataan dari BEM Bersatu tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan balasan.