Erdogan Tuding Netanyahu Berupaya Hapus Palestina dari Agenda Dunia

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menghapus isu Palestina dari perhatian global. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ankara, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Erdogan menilai pemerintah Israel memanfaatkan situasi ketegangan dan krisis di kawasan untuk mengesampingkan persoalan Palestina dari pembahasan dunia internasional. Pembahasan mengenai situasi terkini di kawasan itu berlangsung dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin pada Rabu (12/8/2026).

"Tujuan pemerintah Netanyahu adalah untuk menghapus Palestina dari agenda bersama umat manusia dengan mengambil keuntungan dari kekacauan dan konflik baru di kawasan ini," kata Erdogan, Presiden Turki.

Pemimpin Turki tersebut menegaskan komitmen negaranya untuk terus mendukung perjuangan hak-hak rakyat Palestina. Ia menyoroti tindakan militer Israel di Gaza serta langkah ekspansi di wilayah Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah.

"Apa pun yang mereka lakukan, mereka tidak akan berhasil. Perjuangan Palestina akan terus tumbuh di hati masyarakat sementara mereka mencoba menghancurkannya," kata Erdogan, Presiden Turki.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengawali kunjungannya ke Ankara sejak Selasa (11/8/2026) bersama jajaran pejabat senior. Delegasi tersebut meliputi penasihat diplomatik Majdi Khalidi, kepala intelijen Majed Faraj, dan pejabat senior Ziad Abu Amr.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada rencana penyelenggaraan pemilu legislatif Palestina yang dijadwalkan pada 28 November, diikuti pemilu presiden pada awal tahun depan. Langkah ini akan menjadi agenda pemilihan umum pertama di Palestina dalam dua dekade terakhir.

"Saya berharap keputusan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di Palestina setelah sekian lama akan membawa keberuntungan… (dan) akan memajukan proses rekonsiliasi," kata Erdogan, Presiden Turki.

Proses pemilu ini diharapkan dapat mempercepat upaya rekonsiliasi politik antara kelompok Fatah pimpinan Mahmoud Abbas dan Hamas yang menguasai wilayah Gaza.