Elite Parpol Tanggapi Momen Kebersamaan Prabowo Jokowi dan Gibran

Presiden Prabowo Subianto duduk diapit Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2026). Momen kebersamaan serta kehangatan ketiga tokoh nasional tersebut memicu beragam tanggapan dari para elite partai politik, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Dalam acara kenegaraan tersebut, Prabowo yang memimpin upacara tampak berbincang, tertawa bersama, dan menyaksikan demonstrasi pesawat tempur di samping Jokowi yang mengenakan pakaian adat Bali serta Gibran yang memakai baju adat Nusa Tenggara Timur. Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai posisi duduk sejajar antartokoh tersebut sebagai hal wajar karena Istana Merdeka selalu mengundang mantan presiden dan wakil presiden pada peringatan kemerdekaan.

"Kami memaknai momen Pak Presiden Prabowo duduk bersama Pak Jokowi dan Wakil Presiden Mas Gibran dalam upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 kemarin adalah hal yang wajar dan menunjukkan suasana kebersamaan yang baik," kata Bahtra.

Bahtra menambahkan bahwa mantan kepala negara memang rutin mendapatkan undangan dalam agenda tahunan ini. "Setiap momentum upacara 17 Agustus di Istana memang mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, termasuk Pak Jokowi. Jadi sangat wajar apabila beliau duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam upacara kenegaraan tersebut," ujar Bahtra.

Ia juga menegaskan komitmen komunikasi politik yang terus dibangun oleh pimpinan partainya. "Hubungan Pak Prabowo dengan para pemimpin terdahulu dan para tokoh bangsa juga selama ini terjalin baik. Beliau selalu menjaga komunikasi dan silaturahmi serta menghormati para pemimpin yang pernah memimpin Indonesia termasuk Pak Jokowi," kata Bahtra.

Menurutnya, keakraban yang diperlihatkan ketiga tokoh tersebut muncul secara alamiah. "Karena itu, kalau terlihat berbincang tersenyum atau tertawa bersama, saya kira itu suasana yang natural dan mencerminkan hubungan yang baik," kata Bahtra. Ia menekankan pentingnya sikap saling merangkul demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

"Pak Prabowo sendiri sejak awal menunjukkan komitmen dan etika politik yang baik dengan merangkul semua elemen bangsa. Dengan para presiden terdahulu wakil presiden, tokoh bangsa, maupun berbagai kelompok politik komunikasi tetap dibangun dengan baik," kata Bahtra.

Ia menyebut persatuan nasional merupakan fondasi utama pembangunan negara. "Karena bagi Pak Prabowo, untuk membangun Indonesia menjadi negara sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur, mutlak diperlukan persatuan dan kerja bersama oleh seluruh tokoh dan elemen bangsa untuk kepentingan rakyat," kata Bahtra. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut penataan tempat duduk tersebut sudah sesuai dengan aturan protokoler kepresidenan.

"Menurut PAN, tempat duduk Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa saja, sesuai dengan aturan protokoler kepresidenan dalam acara kenegaraan," kata Viva Yoga.

Ia berpendapat kebersamaan di Istana tersebut sekaligus menepis berbagai isu keretakan hubungan. "Kehadiran Pak Jokowi yang duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo dalam suasana penuh kegembiraan telah melenyapkan spekulasi politik yang menafsirkan adanya keretakan hubungan," kata Viva Yoga.

Viva Yoga menilai pemandangan harmonis antar pemimpin menjadi cerminan iklim politik yang bijaksana. "Bagi PAN, jika para pemimpin bisa duduk bersama, berdialog, tersenyum dan menunjukkan suasana persahabatan di tengah peringatan kemerdekaan, itu adalah contoh politik yang sehat penuh dengan kebijaksanaan," kata Viva Yoga.

Ia menyatakan keteladanan dari para elite politik sangat dinantikan oleh masyarakat luas. "Rakyat pasti senang jika para pemimpinnya kompak, menjaga persahabatan, dan saling bertegur-sapa. Pemimpin mesti memberikan suri keteladanan bagi masyarakat," kata Viva Yoga. Perbedaan pandangan politik dinilainya tak boleh mengoyak ikatan kebangsaan.

"Keperbedaan warna politik dan aliran pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan, taken for granted. Tetapi tidak boleh merusak integrasi nasional, kohesivitas sosial, dan cita-cita kemerdekaan," kata Viva Yoga.

Ia menegaskan fokus utama pemerintahan harus tertuju pada kerja nyata dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan elite yang terus-menerus bertengkar. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, politik yang stabil, demokrasi yang sehat, ekonomi yang tumbuh, dan kesejahteraan yang meningkat," kata Viva Yoga. Di sisi lain, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut kehadiran para mantan pejabat negara merupakan bagian dari tradisi kenegaraan yang patut dijaga.

"Hal yang positif, karena undangan kepada mantan presiden dan wakil presiden dalam upacara HUT Kemerdekaan memang sudah menjadi tradisi kenegaraan, sehingga wajar saja," kata Daniel.

Daniel menilai sikap saling menghormati di antara para pimpinan bangsa perlu terus dipertahankan. "Yang lebih penting adalah itu menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan, sikap saling menghormati antar tokoh bangsa yang patut menjadi contoh, bahwa perbedaan pandangan politik tidak menghalangi silaturahmi dan kerja sama untuk kepentingan bangsa dan rakyat," kata Daniel.

Momentum hari kemerdekaan dianggapnya tepat untuk memperkuat kembali simbol keharmonisan nasional. "Apalagi dalam momen memperingati HUT Kemerdekaan ke-81, situasi kehangatan menjadi simbol keharmonisan tokoh negara," kata Daniel.

Namun, ia memberikan catatan agar kebersamaan simbolik tersebut diikuti dengan langkah konkrit penyelesaian masalah warga. "Namun kebersamaan simbolik semacam ini juga harus dibarengi dengan kepekaan nyata terhadap persoalan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat paling bawah," kata Daniel. Daniel menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan di berbagai wilayah.

"Kami berharap suasana kebersamaan ini terus terjaga dan diikuti dengan kebijakan yang benar-benar berpihak pada suara rakyat kecil, suara anak-anak kita di jalan agar didengar dan diimplementasikan dalam kebijakan yang berpihak," kata Daniel.