Dudung Abdurachman Bela Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai tingginya intensitas perjalanan internasional Presiden Prabowo Subianto. Tanggapan tersebut disampaikan Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pihak KSP menegaskan bahwa tidak semua urusan kepala negara dapat diselesaikan secara virtual. Menurut Dudung, setiap perjalanan dinas presiden ke luar negeri selalu memiliki target dan tujuan yang jelas.

"Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom (virtual)," kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sedang bergejolak dinilai memerlukan kehadiran langsung dari kepala negara. Dudung menjelaskan bahwa peran presiden mencakup perlindungan negara dalam berbagai aspek mendasar.

"Jadi saya punya keyakinan bahwa presiden harus dengan situation ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik," ucap dia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab kepemimpinan ini berkaitan dengan stabilitas nasional. Dudung memaparkan sektor-sektor krusial yang perlu dijaga oleh presiden di kancah internasional.

"Beliau bagaimana menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya dari segi hukum," tambahnya.

Dudung juga mengkritik tindakan membandingkan frekuensi perjalanan antar-presiden Indonesia karena setiap penugasan memiliki kepentingannya masing-masing.

"Ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang bapak presiden harus berangkat," ungkapnya.

Kritik terhadap intensitas perjalanan dinas internasional ini sebelumnya dilontarkan oleh Dino Patti Djalal melalui sebuah unggahan video di media sosial pada Sabtu (30/5). Mantan Wamenlu tersebut menyoroti aspek efisiensi anggaran negara dan frekuensi perjalanan yang dianggapnya tidak lazim.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino.

Dino menjabarkan bahwa satu agenda kunjungan kerja ke luar negeri memerlukan anggaran besar, mulai dari biaya tim pendahulu, pesawat, logistik, pengamanan, hingga uang harian delegasi yang nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Guna menjaga komunikasi bilateral tetap berjalan efektif dan hemat anggaran, Dino memberikan lima saran operasional, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh.