Dua JPO Rasuna Said Tak Tersambung Viral, Pemprov DKI Beri Penjelasan

Keberadaan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berdiri berdekatan di dekat Halte Transjakarta Rasuna Said menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kedua struktur penyeberangan tersebut berada dalam posisi berdampingan namun tidak saling terhubung.

Berdasarkan pantauan yang dilansir dari Detikcom, Selasa (4/8/2026), salah satu JPO berada tepat di sebelah fasilitas penyeberangan yang terhubung langsung dengan Halte Transjakarta dan Stasiun LRT. Akses dari JPO lama menuju ke halte Transjakarta kini telah ditutup menggunakan pagar pembatas.

Area penutupan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan ketinggian lantai antara JPO Rasuna Said lama dan JPO milik LRT Rasuna Said. Selain perbedaan tinggi, terdapat pula jarak selisih di antara kedua jembatan penyeberangan itu.

JPO lama merupakan fasilitas yang dibangun lebih awal untuk menyeberang jalan sekaligus menjadi akses penumpang ke Halte Rasuna Said. Sejak Stasiun LRT Rasuna Said beroperasi, akses menuju halte dialihkan sepenuhnya melalui JPO milik stasiun.

Meskipun akses ke halte telah dialihkan, JPO lama masih difungsikan bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang. Jalur ini menghubungkan area gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dengan Plaza Festival. Papan informasi juga telah dipasang di tangga awal agar masyarakat tidak keliru.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengonfirmasi status kepemilikan kedua fasilitas penyeberangan jalan tersebut.

"Sebelum halte TransJakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting juga menjadi akses langsung menuju halte. Namun setelah halte dipindahkan, akses menuju halte dilakukan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek," kata Wenny.

Wenny menjelaskan bahwa JPO integrasi yang terhubung dengan stasiun LRT menyediakan fasilitas area tidak berbayar (unpaid area). Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk menyeberang jalan tanpa harus menggunakan layanan transportasi umum.

"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," ujarnya.

Mengenai usulan penyambungan kedua struktur JPO tersebut, pihak Dinas Bina Marga menyatakan bahwa rencana itu memerlukan kajian teknis dari pengelola JPO integrasi, yakni LRT Jabodebek.

Terdapat kendala struktur berupa perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 cm serta celah jarak antarjembatan sekitar 60 cm.

"Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna," jelasnya.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas," sambungnya.