Dua Drone Iran Serang Kantor PM Kurdistan Irak

Dua drone bermuatan bahan peledak yang diluncurkan dari wilayah Iran menyerang kantor pribadi Perdana Menteri Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) Masrour Barzani dan kediaman kepala badan intelijen Parastin di Pirmam, Provinsi Hawler, Senin (17/8/2026) pukul 00.28 waktu setempat.

Dinas Penganggulangan Terorisme Kurdistan (CTS) mengonfirmasi bahwa serangan terhadap wilayah semi-otonom di Irak utara tersebut menggunakan dua drone model Hadid-110. Pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut.

Perdana Menteri KRG Masrour Barzani menyampaikan respons resminya atas insiden penyerangan tersebut melalui media sosial.

"Ini adalah langkah berbahaya dan ancaman langsung terhadap keamanan serta stabilitas Wilayah Kurdistan," ujar Masrour Barzani, Perdana Menteri Pemerintah Regional Kurdistan.

"Ilegal dan tidak dapat diterima," kata Masrour Barzani, Perdana Menteri Pemerintah Regional Kurdistan.

Wilayah Kurdistan mencatat peningkatan intensitas serangan udara dalam beberapa bulan terakhir. Rudaw melaporkan wilayah tersebut telah dihantam lebih dari 950 hingga 1.000 serangan drone dan rudal yang diluncurkan oleh Iran serta kelompok bersenjata sekutunya di Irak sejak akhir Februari, yang menyebabkan 32 orang tewas dan 154 lainnya luka-luka hingga awal Agustus.

Pada Jumat sebelumnya, pasukan Koalisi Global pimpinan Amerika Serikat mengintersepsi tiga drone bermuatan bom di wilayah udara Erbil antara pukul 02.17 dan 02.25 waktu setempat.

"Untungnya, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan," kata Direktorat Jenderal Penanggulangan Terorisme yang berbasis di Erbil.

Tudingan atas serangan berkelanjutan ini mengarah pada milisi yang didukung Iran, meskipun salah satu kelompok utama membantah keterlibatan mereka.

"Bukan dilakukan oleh kelompok kami… saat ini ada kesepakatan parsial bahwa tidak ada operasi atau serangan yang boleh dilakukan, dan bahwa menanggapi serangan Arab Saudi juga harus ditunda," ujar Kadhim al-Fartousi, Juru Bicar kelompok Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Pemerintah Irak di Baghdad saat ini berupaya menertibkan persenjataan kelompok milisi dan menempatkan seluruh pasukan bersenjata di bawah kendali otoritas negara. Langkah ini mendapat dukungan dari otoritas Erbil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi guna menstabilkan situasi keamanan kawasan.