DPRD Jatim Minta Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Dan KDMP

Pemerintah diminta tidak hanya berpatokan pada capaian angka pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, melainkan memprioritaskan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono usai Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Deni mengapresiasi capaian yang dipaparkan pemerintah, namun ia memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, anggaran MBG sangat besar sehingga kualitas pelaksanaan serta keamanan pangan penerima manfaat harus diawasi secara ketat demi mencegah kasus keracunan berulang.

"Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan," kata Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

Ia menambahkan bahwa penindakan tegas perlu diambil jika ditemukan kelalaian fatal pada unit penyedia makanan.

"Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal," ujar Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut menegaskan sanksi pencabutan izin operasional layak diberikan kepada pengelola dapur yang terbukti abai.

"Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya," tegas Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

Guna meminimalkan risiko potensi kerugian negara dan ancaman kesehatan siswa, pengawasan ketat menjadi hal mutlak.

"Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang penerima," kata Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

Selain program MBG, Deni menyoroti skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan alokasi dana desa dengan masa angsuran enam tahun. Ia mendesak pemerintah membuka data komprehensif terkait jumlah koperasi yang benar-benar beroperasi dan menghasilkan profit.

"Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa," ujar Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

Kesesuaian antara laporan data statistik dan realitas di lapangan perlu dibuktikan secara terbuka kepada publik.

"Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur," katanya Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

DPRD Jatim mendorong pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak kebijakan secara objektif.

"Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung," kata Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG guna menekan angka stunting dengan berbagai pembenahan internal.

"Saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Pemerintah mencatat sebanyak 3.300 dari 10.000 Koperasi Desa Merah Putih yang telah didirikan kini telah beroperasi optimal, dengan target mencapai 30.000 unit hingga akhir tahun.