DPRD DKI Jakarta Soroti Kendala Infrastruktur RDF Plant Rorotan

Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta meninjau fasilitas RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara pada Kamis, 11 Juni 2026, untuk mengidentifikasi berbagai kendala operasional. Hambatan infrastruktur eksternal dinilai menghalangi optimalisasi fasilitas yang diproyeksikan mengurangi ketergantungan pengelolaan sampah pada TPST Bantargebang tersebut, seperti dilansir dari Detikcom.

Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan kesiapan fasilitas dalam mencapai target pengolahan sampah yang telah ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif. DPRD DKI Jakarta menargetkan RDF Rorotan mampu mengolah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

"Hari ini Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta hadir di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang," kata Judistira Hermawan, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta.

Pihak dewan ingin melihat langsung kondisi di lapangan demi merumuskan solusi atas mandeknya kapasitas maksimal optimalisasi penyerapan volume sampah. Evaluasi ini menjadi penting agar target efisiensi pengolahan sampah di Jakarta Utara dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Nah, tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari," ujarnya.

Fasilitas ini sebenarnya memiliki tiga lini pengolahan dengan kapasitas total mencapai 2.400 ton per hari, di mana masing-masing lini dapat menampung 800 ton sampah. Namun, saat peninjauan berlangsung, hanya dua lini yang beroperasi aktif karena satu lini lainnya sedang masuk jadwal perawatan berkala.

"Kelihatannya karena ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada faktor eksternal," ujar Judistira Hermawan, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Akses jalan di kawasan Banjir Kanal Timur yang menghubungkan wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dirasa belum memadai untuk mobilitas truk pengangkut. Masalah tersebut memicu rencana koordinasi lintas sektor antara Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Bina Marga untuk mempercepat perbaikan jalan.

"Pada saat rapat kerja di Komisi D nanti kami akan meminta kepada Dinas Bina Marga terkait ruas yang ada di kawasan KBT yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani, sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah bisa mendapatkan akses yang lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan berjalan lancar," paparnya.

Selain kendala jalan, rombongan Pansus juga menerima keluhan langsung dari masyarakat sekitar mengenai operasional armada pengangkut yang melintas. Warga mendesak penggunaan kendaraan bertipe kompaktor tertutup guna mencegah gangguan lingkungan di sepanjang rute pengiriman.

"Memang masyarakat cukup keras ketika yang datang itu truk-truk yang sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar yang masuk ke sini benar-benar armada kompaktor khusus yang tidak menimbulkan bau dan sebagainya," katanya.

Guna mengatasi beban volume sampah secara menyeluruh, legislatif menegaskan perlunya integrasi berbagai instrumen pengelolaan sampah yang ada di Jakarta. Optimalisasi fasilitas lokal dipandang sebagai solusi transisi sebelum proyek pembangunan fasilitas pemusnah sampah berbasis energi listrik rampung sepenuhnya.

"Ada beberapa instrumen yang akan kami maksimalkan, yang pertama tentu RDF ini, kemudian RDF yang ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R yang jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta. Semua itu harus dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat," pungkasnya.