DPRD DKI Dukung Pengalihan Pengelolaan Transportasi Laut ke TransJakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi umum menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan kepada BUMD TransJakarta. Langkah ini disambut positif oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, pada Selasa (11/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Dukungan tersebut diberikan agar warga di wilayah kepulauan dapat menikmati fasilitas transportasi publik yang terjangkau. Kebijakan ini diharapkan mampu menyamakan hak akses transportasi antara warga kepulauan dan daratan Jakarta.

Wibi mendorong agar pihak terkait segera melakukan kajian mendalam mengenai operasional TransJakarta Laut, termasuk penetapan tarif hemat untuk masyarakat setempat.

"Tentu ini suatu yang amat menggembirakan, sejak dulu kami berharap supaya saudara-saudara kita di Pulau Seribu bisa merasakan moda transportasi murah seperti Transjakarta dengan tarif sekitar Rp 3.500 untuk membantu mobilitas warga antarpulau," kata Wibi kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).

Peningkatan kualitas moda transportasi laut dinilai tidak hanya mempermudah urusan harian warga, tetapi juga berdampak langsung pada konektivitas wilayah serta pengembangan ekonomi sektor pariwisata.

"Kajian layanan TransJakarta Laut nantinya tidak hanya memperhatikan konektivitas menuju daratan Jakarta, tetapi juga kebutuhan mobilitas antarwilayah kepulauan. Dengan tarif yang terjangkau, transportasi laut diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem transportasi publik Jakarta yang terintegrasi," ucapnya.

Penyediaan armada laut yang terintegrasi sekaligus menjadi bukti pemenuhan hak-hak publik bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Ibu Kota secara adil.

"Bagaimana membangun awareness untuk membuat warga Jakarta menjadi good citizenship, memahami hak dan kewajibannya. Warga yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses transportasi publik yang aman, terjangkau, dan mudah terhubung dengan pusat-pusat aktivitas di Jakarta," imbuhnya.

Rencana pengalihan wewenang moda transportasi penyeberangan ini sebelumnya disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026). Ia menegaskan komitmennya untuk mempermudah pergerakan masyarakat antarpulau mulai tahun depan.

"Maka saya sudah memutuskan mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota kabupaten, kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu," kata Pramono saat meluncurkan layanan Call Center 1500813 Dishub DKI Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/8).

Orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut juga mengapresiasi kenerja jajaran Dinas Perhubungan sebelum memindahkan wewenang operasionalnya ke badan usaha daerah.

"Maka untuk itu, pengelolaannya tidak lagi, mumpung punya Kepala Dinas Perhubungan yang baik, yang progresif pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah Transjakarta," tambahnya.

Sistem baru ini diharapkan mampu mempermudah seluruh mobilitas penduduk Kepulauan Seribu menuju daratan utama Jakarta maupun antarwilayah pulau secara efisien.