DPRD DKI Desak Evaluasi Pembayaran Tiket Ragunan

Sistem pembayaran tiket masuk di Taman Margasatwa Ragunan kini tengah menjadi sorotan publik. Seperti dilansir dari Detikcom, sejumlah pelancong mengeluhkan mekanisme pembelian tiket langsung di tempat yang dinilai kurang praktis serta kaku, terutama bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi.

Persoalan muncul lantaran pengunjung yang belum memiliki JakCard diwajibkan membeli kartu baru secara tunai. Proses ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mereka diperbolehkan bertransaksi untuk memasuki area wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Kondisi ini memicu perhatian dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Ia meminta pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan segera melangsungkan evaluasi total terhadap sistem pembayaran yang dinilai membebani sebagian masyarakat tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut memberikan penegasan bahwa program digitalisasi transaksi di area wisata milik pemerintah daerah semestinya mempermudah warga. Sistem tersebut tidak boleh menjadi faktor penghambat bagi masyarakat yang ingin berwisata.

"Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah yang baik dan harus didukung. Namun implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik," kata Kenneth dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Pria yang akrab disapa Bang Kent ini memaparkan bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada kemudahan akses pembayaran. Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah juga menjadi poin krusial yang wajib diperhatikan.

Ia mengendus adanya mekanisme yang seolah mengkondisikan atau memaksa pengunjung untuk bertransaksi tunai akibat sistem yang kaku. Hal ini dinilai memerlukan evaluasi mendalam.

"Kalau memang pengunjung dipaksa membayar secara tunai karena permasalahan sistem pembayaran yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius. Karena sistem tunai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah dan membuka ruang terjadinya penyimpangan maupun dugaan pungutan liar apabila tidak diawasi secara ketat," ungkapnya.

Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII tersebut menilai semua bentuk transaksi pelayanan publik idealnya tercatat secara elektronik. Hal ini penting agar seluruh dana masuk bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penerapan metode pembayaran digital yang mumpuni juga dipandang krusial guna menekan potensi hilangnya pendapatan asli daerah.

"Seluruh transaksi pelayanan publik harus transparan, tercatat secara elektronik, dan dapat diaudit kapan saja. Dengan demikian, potensi kebocoran anggaran, kehilangan penerimaan daerah, maupun praktik pungutan liar dapat ditekan semaksimal mungkin," tuturnya.

Kent turut menyoroti keterbatasan opsi pembayaran yang disediakan oleh manajemen Ragunan. Padahal, pola kehidupan masyarakat saat ini sudah sangat lekat dengan berbagai platform transaksi nontunai.

Oleh sebab itu, pengelola destinasi wisata ini disarankan untuk membuka lebih banyak alternatif pembayaran bagi pengunjung.

"Saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan QRIS, kartu debit lintas bank, dompet digital, hingga pembelian tiket secara online. Karena itu, tidak ada alasan layanan publik membatasi pilihan pembayaran yang justru berpotensi menyulitkan pengunjung," papar Kent.

Sebagai perbandingan, Kent menyebutkan tata cara pembayaran di kawasan wisata Ancol. Tempat rekreasi tersebut dinilai sudah menyuguhkan variasi opsi transaksi yang luas bagi para pengunjung.

Atas dasar itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama pengelola Taman Margasatwa Ragunan untuk menghadirkan pembaruan sistem pembayaran yang lebih modern, terintegrasi, serta ramah bagi seluruh kalangan.

"Saya akan meminta penjelasan dari pengelola maupun dinas terkait mengenai sistem pembayaran yang berlaku saat ini, termasuk mekanisme pengelolaan dan pencatatan seluruh penerimaan yang masuk. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh sistem yang kurang fleksibel, sementara di sisi lain Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan akibat tata kelola yang tidak optimal," tegasnya.

Kent mengimbau agar Ragunan tetap memprioritaskan asas pelayanan publik yang ringkas, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu lokasi liburan favorit warga ibu kota.

"Pelayanan publik harus memudahkan, bukan mempersulit. Jangan sampai niat baik digitalisasi justru menghasilkan sistem yang membingungkan masyarakat dan menyisakan celah penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan daerah," tutupnya.