DPR Usul Redesign Total Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan efisiensi, sementara Komisi IX DPR RI mengusulkan redesign total sistem pelaksanaan program tersebut pada Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Dukungan atas keberlanjutan program MBG disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR menilai peran pengawasan semakin penting untuk memastikan keberhasilan cita-cita pemerintah.

"Kita menyambut baik semangat dari Bapak Presiden dan peran DPR semakin penting untuk memastikan bahwa cita-cita yang beliau sampaikan bisa berhasil," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris.

Guna meminimalisasi celah korupsi, Charles menyarankan adanya perubahan konsep pengelolaan dari sistem tersentralisasi menjadi dapur berbasis sekolah.

"Saya tetap berpendapat bahwa redesign total, merubah konsep dapur yang tersentralistis menjadi dapur berbasis sekolah. Sehingga celah untuk melakukan korupsi juga semakin kecil, ya," ucap Charles.

Pengelolaan dapur oleh komite sekolah dan orang tua murid dinilai akan membawa dampak lebih baik bagi kualitas makanan para siswa.

"Apalagi kalau kita kembalikan ke sekolah, yang mengelola pastikan orang tua murid melalui komite sekolah, yang pastinya akan memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak lebih bergizi, aman, dan layak untuk dikonsumsi," ujar Charles.

Charles juga menegaskan persetujuannya terhadap pernyataan Presiden Prabowo terkait penindakan tegas bagi pelaku korupsi dalam program sosial ini.

"Nah, itu tadi. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Presiden, yang masih mau korupsi di program ini itu biadab, ya, karena ini program sosial. Makanya, program ini desainnya harus diubah, jangan seperti sekarang," ujarnya.

Menurutnya, skema dapur sekolah menghilangkan kebutuhan pengadaan barang yang tidak mendesak serta mencegah pemotongan anggaran porsi makanan anak.

"Korupsi itu sekali lagi, bukan saja di tubuh BGN dalam arti bukan saja dalam hal pengadaan motor listrik, pengadaan apa, keperluan BGN, tetapi korupsi bisa terjadi di dapur dengan memotong hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anak. Yang mestinya porsinya Rp10.000, dipotong diberikan hanya Rp8.000 atau Rp7.000, gitu kan," tegas Charles.

Ia berharap partisipasi langsung orang tua dapat menjamin porsi gizi terbaik bagi anak-anak mereka.

"Oleh karena itu, itu redesign total dari program ini. Kembalikan ke dapur sekolah, jangan dibuat sentralistis, izinkan orang tua murid untuk bisa lebih terlibat ya dalam memberikan makan untuk anak-anaknya. Karena saya percaya orang tua murid tahu apa yang dibutuhkan dan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya," lanjut Charles.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perbaikan gizi untuk mengatasi angka stunting yang mencapai 25 persen di Indonesia saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026.

"Tapi itu lah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Prabowo menambahkan bahwa kondisi stunting berdampak buruk pada perkembangan fisik dan otak anak-anak di masa depan.

"Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang dengan baik, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi buruh petani saja dia tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima ini," ujarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk terus menjalankan program MBG dengan sejumlah penyesuaian.

"Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," ujarnya.