DPR Tolak Usulan Anggaran Kementerian HAM Natalius Pigai

Komisi XIII DPR menolak usulan anggaran yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Penolakan tersebut dilakukan karena susunan anggaran dinilai tidak detail dan program kerja yang diusulkan dianggap belum jelas oleh pihak legislatif.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya memutuskan untuk menunda rapat tersebut agar Kementerian HAM melakukan perbaikan serta penataan ulang terhadap struktur anggaran mereka.

"Jadi ibu bapak semua dengan segala hormat kita rapat berikutnya kita tak ada kesimpulan hari ini, kita terima KemenHAM setelah perbaiki anggarannya. Gitu ya," kata Willy saat rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Willy menilai usulan anggaran dari kementerian baru ini tidak memiliki kejelasan target dan mengesankan pengeluaran yang lebih besar daripada rencana kerja yang konkret.

"Jadi kami belum bisa beri persetujuan dan kita pending rapat ini, karena ini lebih besar pasak daripada tiang, kemudian harus ada clear order. Apa sih tadi ini kan bukan kementerian teknis, jadi mereka tidak beri direct services tapi services seperti apa yang harus clear," ucap Willy.

Penyusunan anggaran yang dianggap gelondongan menjadi poin utama kritik legislatif, yang menuntut adanya variabel instrumen program HAM secara transparan.

"Kami minta ini harus detail Pak, kalau tidak detail tidak bisa Pak, kalau gelondongan begini variabelnya tadi tak terukur. Benar HAM itu intangible, tapi instrumen tangible, program harus tangible, kalau nggak ya nggak mungkin. Ini kan cari kucing hitam di kamar yang gelap, tidak bisa seperti itu, kalau jadi science harus terukur," tegas Willy.

Penundaan sidang komisi ini secara resmi bertujuan memberikan ruang bagi pihak kementerian untuk merestrukturisasi usulan dana operasional mereka.

"Jadi kami dengan segala hormat Pak Menteri untuk kemudian kita pending rapat ini, kita rapat lagi untuk refocusing dan restrukturisasi perbaikan anggarannya," lanjut Willy.

Merespons keputusan parlemen, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan menerima seluruh catatan serta kritik yang dilayangkan oleh para anggota dewan.

"Iya saya sendiri semua masukan itu sangat berkualitas, objektif, imparsial, jadi tadi saya sudah mendengar sampai pada ini hampir 1,5 tahun ya, 1 tahun 7 bulan kami bentuk kementerian baru ini. Kami sampai sekarang perlu, merasa belum memberikan pelayanan yang maksimal," tutur Pigai.

Kendati mengakui adanya keterbatasan performa pelayanan, Pigai mengklaim bahwa instansinya tetap memiliki pencapaian tersendiri dari sisi publikasi media.

"Tapi kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang ada di berita nasional, ini harus akui juga, saya tidak pernah datang podcast, wawancara, tapi semua itu hasil real di lapangan, wartawan profesional tidak mungkin asal muat. Salah satu kementerian yang ada di berita nasional," tuturnya.