DPR Soroti SOP Karhutla Bromo yang Capai 720 Hektare

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo yang mencapai luas 720 hektare mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman. Seperti dilansir dari Detikcom, Alex meminta adanya perbaikan standar operasional prosedur penanganan karhutla.

Kondisi kawasan yang didominasi padang rumput menjadi salah satu faktor utama cepat meluasnya kobaran api. Penanganan melalui pemadaman udara juga menemui hambatan akibat kendala teknis di lapangan.

"Persoalan sekarang kendala yang dihadapi itu adalah, ya dengan teknologi yang kita punya seperti water bombing, itu susah memang karena asap yang tebal, sehingga faktor soal masalah keamanan penerbangan lah, ya," kata Alex, legislator dari fraksi PDIP tersebut.

Selain kendala pemadaman udara, opsi rekayasa cuaca juga belum bisa diterapkan di lokasi kejadian lantaran kondisi atmosfer yang belum mendukung.

"Modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan di sana, karena tidak memenuhi syarat-syarat objektifnya," ujar Alex.

Alex mengapresiasi kerja keras para petugas di lapangan yang terus berupaya menekan penyebaran titik api agar tidak terus meluas ke area lain.

"Sampai saat ini yang menjadi mitra dari Komisi IV itu adalah Kementerian Kehutanan, berarti Manggala Agni. Kawan-kawan itu sudah, menurut saya, kami apresiasi lah ya, berjibaku di sana untuk mencegah agar api ini tidak meluas lagi," kata Alex.

Guna mengoptimalkan penanganan di masa mendatang, peningkatan sarana dan efisiensi teknologi penanggulangan bencana dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

"Kita harapkan cuaca membantu mendukung sehingga water bombing bisa dilaksanakan, ya. Ke depannya, ya toh, ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, ya, selain water bombing dan modifikasi cuaca. Bisa jadi ada sejenis cairan atau gel yang bisa disemprot dari udara untuk pemadaman," kata Alex.

Sektor kelembagaan pengelola kawasan taman nasional juga didorong agar bertransformasi menjadi unit yang lebih mandiri secara finansial.

"Sehingga Kepala Badan di sana bisa memanfaatkan dengan maksimal PNBP yang mereka terima, ya toh, untuk membangun kerja sama dengan komunitas-komunitas di sana untuk menjaga dan merawat kawasan Taman Nasional Bromo tersebut," pamer Alex.

Penetapan komando tunggal penanggulangan bencana dinilai sangat krusial, terutama ketika area terdampak sudah melintasi batas administratif wilayah.

"Dalam situasi seperti ini, harusnya ada komandannya gitu loh, yang bertanggung jawab penuh. Dalam hal ini sebenarnya BNPB. Karena sudah kejadian, kan?" kata Alex.

Penjelasan mengenai kejelasan kewenangan instansi terkait juga disampaikan untuk mempertegas pemisahan fungsi mitigasi dan tanggap darurat.

"Karena kalau area, kewenangannya Kemenhut. Soal mitigasi, itu harusnya menjadi tanggung jawab Kemenhut. Tapi kalau sudah terjadi dan ini lintas wilayah administratik, itu harusnya yang menjadi komandan itu adalah BNPB. Jadi, untuk ke depannya kami mendorong supaya SOP mereka itu benar-benar diperbaiki," kata Alex.

Sementara itu, upaya pemadaman di lapangan terus bergerak. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni peninjau langsung penanganan kebakaran di Gunung Bromo dan memastikan helikopter water bombing dikerahkan secara maksimal untuk menjangkau titik api di kawasan Tebing P-30 Probolinggo serta Gunung Dingklik Pasuruan.

"Kalau per hari ini, mereka sampai jam 17.00 WIB. Karena udara baik ini kan. Kalau kemarin sampai jam 13.30, sudah ada angin kencang, kembali kabut. Mulai hari ini cerah," kata Raja Juli.