DPR Soroti Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Sumatra Barat

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menemukan bahwa kelangkaan solar bersubsidi di Sumatra Barat bukan disebabkan oleh kekurangan kuota dari pemerintah pusat, melainkan akibat adanya dugaan penyalahgunaan di lapangan.

Temuan tersebut diperoleh saat Andre melakukan pemantauan langsung di Kantor Sales Area Retail Pertamina Patra Niaga Sumatra Barat di Kota Padang pada Jumat (5/6/2026). Penyaluran BBM bersubsidi dipantau melalui sistem CCTV yang terintegrasi bersama Sales Area Manager Retail Sumatra Barat PT Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan.

Berdasarkan data Pertamina yang dilansir dari Detikcom, penyaluran Biosolar JBT pada periode 16-23 Mei 2026 mencapai 14.264 kiloliter atau rata-rata 1.788 kiloliter per hari, yang berarti mengalami over kuota sebesar 18 persen. Sementara pada 27 Mei hingga 2 Juni 2026, pasokan mencapai 11.640 kiloliter dengan rata-rata 1.669 kiloliter per hari.

"Kalau kita belajar dari lima tahun terakhir, kuota BBM Sumbar itu tidak pernah kurang. Bahkan setiap tahun bertambah. Tahun lalu kita mendapatkan tambahan kuota 15 persen, tahun ini penjualan juga sudah lebih 5 persen dari kuota, tapi tetap terjadi kelangkaan. Jadi masalahnya bukan kuota," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).

Andre mengaitkan kelangkaan ini dengan peningkatan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kerap mengonsumsi solar subsidi secara ilegal. Sebaliknya, pasokan solar langsung kembali normal di masyarakat ketika aparat penegak hukum melakukan operasi penertiban terhadap tambang-tambang ilegal tersebut.

"Ini bukan dugaan lagi, tapi fakta yang berulang. Setiap PETI marak, solar langka. Begitu ada operasi dan penindakan terhadap PETI, solar kembali gampang didapat masyarakat. Polanya selalu begitu," ujar Andre, Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Politisi tersebut meminta Pertamina memperkuat pengawasan langsung di lapangan terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelangsiran BBM, serta mendukung sinergi bersama pemerintah daerah dan aparat hukum.

"Tujuan saya sederhana. Masyarakat yang berhak harus mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai yang menikmati justru pihak-pihak yang menyalahgunakan dan merugikan masyarakat Sumbar," kata Andre.

Pihak Pertamina mengonfirmasi bahwa konsumsi solar bersubsidi di wilayah Sumatra Barat memang telah melampaui batas kuota yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"Kondisi sampai 2 Juni kemarin untuk solar sudah over sekitar 19 persen secara year to date. Over terbesar berada di Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk Pertalite relatif aman dan tidak ada persoalan," kata Fakhri.

Fakhri menambahkan bahwa data internal Pertamina menunjukkan penurunan konsumsi harian yang sangat signifikan dari sekitar 1.800 kiloliter menjadi 1.100 hingga 1.200 kiloliter setelah dilakukannya operasi gabungan pada Mei lalu.

"Nah, setelah ada penindakan memang langsung turun. Itu terlihat dari data konsumsi yang kami miliki," kata Fakhri.