by

DPR Sarankan Kemendikbud Buat Regulasi, Gandeng Pemda dan Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Merdeka Belajar episode VII yaitu Sekolah Penggerak, yang rencananya pada tahun ajaran 2021/2022 akan menjangkau 2.500 sekolah.

Target selanjutnya tahun ajaran 2022/2023 akan menjangkau 10.000 sekolah, disusul tahun ajaran 2023/2024 akan menjangkau 20.000 sekolah hingga 100 persen seluruh satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak.

Atas gagasan ini, DPR mendorong Kemendikbud agar membuat regulasi yang mencakup keterlibatan seluruh pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program Sekolah Penggerak tersebut.

Baca Juga  Anies Tak Diberi "Angin" Presiden Jokowi: Arinal, Ganjar, Ridwan Kamil, Silahkan!

Seperti Pemerintah Daerah (Pemda) maupun pihak sekolah, baik sekolah swasta, negeri, termasuk sekolah unggulan. Sehingga program Sekolah Penggerak dapat diimplementasikan tepat sasaran dan tidak adanya kesenjangan pendidikan.

“Kami meminta Kemendikbud mempertimbangkan kembali implementasi program Sekolah Penggerak di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih membuat pelajar dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar via daring/online,” terang Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Rabu (3/2/2021).

Mengingat, sambung Azis, program Sekolah Penggerak memerlukan pendampingan dan koordinasi yang optimal antara Kemendikbud dengan Pemda dan pihak sekolah yang akan menjadi Sekolah Penggerak, khususnya di tahun ajaran 2021/2022.

Baca Juga  Hari Ini DPR Serahkan Draf Final ke Presiden Jokowi

“Ada baiknya Kemendikbud untuk terlebih dahulu membenahi permasalahan-permasalahan internal pendidikan yang selama ini masih belum optimal,” pinta Azis.

Beberapa hal mendasar itu seperti masih adanya ketidakmerataan sarana, prasarana, dan infrastruktur belajar, timpangnya kesejahteraan tenaga pendidik, kurangnya guru, hingga permasalahan guru honorer. “Mengingat diperlukan ekosistem pendidikan yang matang untuk dapat menerapkan Sekolah Penggerak secara bertahap,” terang Azis.

Baca Juga  Izin Vaksin Tak Kunjung Terbit, BPOM Ada Apa Denganmu?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga berharap Kemendikbud untuk melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait terlebih dahulu mengenai program Sekolah Penggerak.

“Mengingat kesuksesan program Sekolah Penggerak akan terwujud apabila didukung dengan kemauan dan partisipasi sekolah untuk melakukan transformasi pendidikan di lingkup satuan pendidikan,” jelas Azis Syamsuddin. (as/rls)

Baca Juga