DPR RI Tinjau Lokasi Bencana Gempa M 7,7 di NTT

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau lokasi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan dan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dilansir dari Detikcom.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Wamensos Agus Jabo, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Dalam pertemuan itu, DPR meminta laporan menyeluruh terkait penanganan tanggap darurat serta kondisi terkini para korban bencana di lapangan.

"Kita minta laporan kondisi existing, kemudian juga langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat. Kemudian juga penanganan-penanganan yang harus segera cepat dilakukan termasuk kami harus membawa, dari sini, dari Pak Bupati ataupun juga dari stakeholder lainnya, mitra kami semua ini, BNPB, yang harus kami lakukan segera dalam 1-2 hari ini kita akan melakukan, kita akan laksanakan koordinasi," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI.

Cucun menekankan pentingnya kepastian langkah penyelamatan dan penanganan utama terhadap masyarakat yang terdampak gempa.

"Kemudian juga kita ingin tahu sejauh mana penanganan oleh BNPB dan Kemensos termasuk kita ingin laporan juga, minta kepastian dalam tanggap darurat ini terutama yang paling pertama penanganan para korban gempa ini," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa data sementara mencatat sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat bencana ini.

"(Angka korban) Tentu saja ini akan berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Tadi juga barusan kami mendapat informasi dari Bupati Sikka yang sekarang ada di Pulau Palue. Pulau Palue adalah pulau di atas Pulau Frores, satu pulau. Pak Bupatinya baru bisa masuk ke situ, ternyata di sana juga ada tambahan korban," kata Suharyanto, Kepala BNPB.

Suharyanto menjelaskan bahwa penanganan awal telah mencakup penyelamatan, pengorganisasian, serta penyaluran logistik dan komunikasi ke daerah terdampak.

"(Langkah tersebut) Kami wujudkan dalam delapan langkah strategis yang sudah dilaksanakan sampai malam ini. Yang pertama, enam kabupaten yang terdampak ini sudah menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah pusat ini bisa membantu dengan semaksimal mungkin, Bapak," kata Suharyanto, Kepala BNPB.

Guna mendukung operasi tanggap darurat di tingkat kabupaten, pihak BNPB juga mendirikan posko pendampingan.

"Kemudian dengan status tanggap darurat ini, kami sudah menyusun posko pendampingan, Bapak. Statusnya masih bencana daerah. Jadi penanggungjawabnya untuk tingkat kabupaten adalah Pak Bupati dibantu Pak Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari," kata Suharyanto, Kepala BNPB.

Satgas Galapana DPR yang diketuai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dibentuk untuk mengawasi serta mendukung kebijakan anggaran pemulihan wilayah terdampak bencana.