DPR Proyeksikan APBN 2027 Tembus Hampir Rp 4000 Triliun

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diproyeksikan mendekati Rp 4.000 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Rancangan anggaran belanja negara tersebut rencananya bakal disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan menegaskan bahwa APBN merupakan pilihan politik untuk mengalokasikan sumber daya negara pada program prioritas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan menilai lonjakan angka tersebut sangat signifikan. Ia menyoroti perjalanan pertumbuhan anggaran belanja negara yang melonjak pesat sepanjang 16 tahun terakhir.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," tutur Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Berdasarkan data historis yang dipaparkan, lonjakan APBN pada tahun 2026 tercatat telah meningkat sekitar 20 kali lipat jika dibandingkan dengan posisi anggaran pada tahun 2000 silam.

"Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000," ungkap Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Untuk alokasi 2027, Puan merinci berbagai program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan, hingga upaya penurunan tingkat kemiskinan.

DPR RI memberikan empat catatan krusial dalam penyusunan APBN 2027. Pertama, penghimpunan pendapatan negara harus adil tanpa melemahkan daya beli rakyat dan dunia usaha. Kedua, belanja negara wajib berorientasi pada hasil.

Ketiga, pengelolaan defisit dan utang harus dilakukan terukur. Keempat, transfer ke daerah harus memperkuat pelayanan publik.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," lanjut Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan menegaskan kembali bahwa nilai keberhasilan penyusunan anggaran tidak semata-mata diukur dari nominal angka, melainkan dampak nyatanya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," pungkas Puan Maharani, Ketua DPR RI.