DPR dan Pemerintah Siapkan Strategi Mitigasi Potensi PHK Perusahaan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah tengah merumuskan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama tim mitigasi.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR dan tadi rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Andi Gani dan desk Tenaga Kerja Polri dan Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," ujar Dasco dalam konferensi pers.

"Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas. Waktu kami persilakan ke Mensesneg," tambah Dasco.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada pihak DPR RI yang telah memfasilitasi ruang diskusi tersebut. Pihaknya mengaku telah mendata sejumlah korporasi yang terindikasi akan melakukan pengurangan tenaga kerja.

"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ungkap Prasetyo Hadi.